Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem DKI Jakarta Wibi Andrino, menyoroti tingginya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemprov DKI untuk tahun 2018, yaitu sebesar Rp 77,1 triliun.

Menurutnya, sumber pendapatan dalam RAPBD tersebut terlihat tidak rasional. Hal ini jugalah yang membuat Wibi meminta RAPBD DKI 2018 ditinjau ulang.

"Merujuk kepada website apbd.jakarta.go.id, ditemukan bahwa target pendapatan adalah Rp 66,6 triliun. Jika melihat kinerja penerimaan pendapatan sejauh ini, angka tersebut dirasa terlalu optimis. Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah rencana belanja di RAPBD 2018 telah diimbangi dengan perhitungan rencana pendapatan yang akurat," kata Wibi lewat pesan kepada Tribunnews.com, Selasa (28/11/2017).

Wibi mengatakan, untuk mencermati hal itu masyarakat bisa membandingkan dengan kinerja pendapatan pada APBD 2017.

Baca: Di Depan Paus Fransiskus, Jendral Pembantaian Rohingya Ini Klaim Tidak Ada Diskriminasi di Myanmar

Di website dashboard-bpkd. jakarta.go.id, bisa dilihat bahwa target pendapatan pada APBD 2017 sebesar Rp 62,5 triliun.

Namun, realisasinya per 24 November 2017 hanya Rp 52,3 atau 83,7 persen, dari situ juga bisa dilihat kinerja pendapatan pajak daerah.

Sementara pada APBD 2017, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 35,3 triliun, namun realisasinya, hingga 24 November 2017, baru Rp 32,4 triliun atau 91,8 persen.

"Dengan kinerja seperti itu, apakah realistis Pemprov DKI menargetkan pendapatan pajak Rp 38,1 triliun di RAPBD 2018? Apalagi, sejauh ini belum ada kebijakan dalam bentuk Perda (Peraturan Daerah) maupun Pergub (Peraturan Gubernur) yang dapat memengaruhi penerimaan pajak daerah secara signifikan," kata Wibi.

Untuk itu, Nasdem DKI pun merekomendasikan agar anggaran belanja di RAPBD 2018 ditinjau kembali.

Wibi menegaskan, Nasdem DKI juga menolak penggelembungan anggaran belanja di Sekretariat DPRD.

Mereka menilai, penambahan anggaran belanja bagi anggota dewan adalah sebuah langkah yang tidak sensitif di tengah kondisi masyarakat yang sebagian besar masih belum sejahtera.

Untuk anggaran Sekretariat DPRD yang saat ini bernilai Rp 346,5 miliar, Nasdem meminta untuk dikembalikan ke angka pada 2017, yaitu Rp 126,9 miliar seperti tahun lalu. Bagi Nasdem, Rp 126,9 miliar telah cukup untuk memenuhi kebutuhan kerja para anggota Dewan DKI.

"Kami juga menghimbau Gubernur DKI Jakarta tidak berlaku boros. Menaikkan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar 12 kali lipat adalah sebuah tindakan yang tidak bijaksana dan bisa menggerus kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Karena itu, kami mengajak agar kedua belah pihak, baik eksekutif dan legislatif, memberikan teladan kepada masyarakat dalam bentuk penghematan anggaran," kata Wibi.

Dirinya menilai, secara umum kenaikan anggaran belanja pada RAPBD 2018 tidak diimbangi dengan analisa yang cermat terhadap realisasi pendapatan.

"Jangan sampai terjadi besar pasak daripada tiang, sehingga akhirnya pelayanan kepada rakyat Jakarta terganggu karena defisit anggaran. Jika pendapatan tidak mencukupi, sebaiknya pos belanja dikurangi atau dipotong," katanya.