TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Debat panas terjadi di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TV One dengan tema 'RAPBD DKI 2018'.

Debat tersebut berawal saat seorang anggota DPRD DKI mempertanyakan akses mantan staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke situs APBD DKI Jakarta.

Anggota DPRD dari fraksi Gerindra, Syarif, menanggapi pernyataan eks staf Ahok, Ahmad Idris, terkait transparansi yang ada di situs APBD DKI Jakarta.

Menurut Syarif, rapat Badan Anggaran (Banggar) tersebut sangat terbuka, karena disaksikan oleh para wartawan yang meliput.

Baca: Anies-Sandi Tidak Elegan Mengkritik Orang Yang Tidak Bisa Membela Diri

"Menit by menit, perubahan itu terkontrol. Jadi tidak ada yang namanya tertutup," ujar Syarif dalam acara yang ditayangkan Rabu 29 November 2017.

Kemudian, Syarif mempertanyakan akses Idris yang bisa melihat harga satuan per orang terkait anggaran kunjungan kerja anggota dewan.

"Terkait soal kunker, kok (Idris) tahu ya soal harga satuannya. Nah itu jadi persoalan. Di DPRD itu tidak bisa dibuka harga satuan ke-3. Kita minta password kepada Bappeda ketika melakukan perubahan," ujar Syarif.

Baca: NasDem Jakarta Minta Mendagri Koreksi Menyeluruh APBD 2018

Terkait pertanyaan Syarif tersebut, ekspresi wajah mantan staf Ahok langsung berubah bingung.

Lalu, Idris mencoba untuk mengklarifikasi terkait password untuk situs APBD DKI Jakarta.

"Pak saya ingin coba klarifikasi. Pertama, kami tidak mendapat password, kita nggak punya akun login. Tapi bisa dilihat lewat publik..." ujar Idris.

Belum selesai Idris bicara, Syarif pun memotong.

"Nah ini yang jadi pertanyaan. Harga satuan ke-3 tidak bisa dibuka kecuali oleh Kepala SKPD dan unit," ujar Syarif dengan memasang mimik serius.

Baca: Bukan Cuma Bodinya Dicoret-coret, Mesin Lamborghini Raffi Ahmad Ikut Dijamah

Syarif pun mengaku bingung dengan anggaran kunjungan kerja yang sedemikian besar.

"Kami sendiri bingung kenapa anggaran kunker sedemikian besar. Lalu dibuka di sistem, kami baru tahu ternyata salah hitung. Sudah dikurangi Rp46 miliar," ujar Syarif.

"Dapat darimana satuan ketiga itu bisa dibuka, kami gak pernah tahu. Kenapa tidak dibuka passwordnya? Kenapa harga satuan itu bisa dibuka oleh bung Idris," tambah Syarif.

Idris pun mencoba untuk mengklarifikasi.

"Mohon izin untuk sedikit koreksi. Mungkin masyarakat bisa mengecek situs apbd.jakarta.go.id bisa dibuka oleh bapak dan ibu sekalian. Terbuka untuk publik, tanpa saya punya password. Satuan ke-3 itu tinggal diklik, namanya 'lihat detail'," ujar Idris.

Baca: Edison Wardhana Jadi Korban Hingga Paru Paru Bocor, Keluarga Tak Salahkan Demian Aditya

Syarif memotong.

"Ada login," ujar Syarif.

Idris mengatakan, "tapi masyarakat umum bisa dengan sangat mudah mengakses."

Syarif bersikukuh, "tidak bisa. Harga satuan ke-3 tidak bisa dibuka kecuali oleh kepala SKPD. Apalagi detail dan history."

Kemudian, pengamat politik Ray Rangkuti angkat bicara.

"Bung Karni, apa yang membuat web tersebut bisa diakses oleh publik, tapi tidak bisa diakses oleh anggota DPRD. Kan aneh. Sudah dijelas berkali-kali. Publik bisa mengakses," ujar Ray Rangkuti.

Lalu Ray Rangkuti bertanya kepada Wakil Gubernur DKI Sandiaga Salahuddin Uno terkait perdebatan 'password' tersebut.

"Jadi yang punya kunci (password) siapa pak wagub. Memang ada kebijakan (web) itu dikunci," tanya Ray Rangkuti.

Sambil mengawali dengan tawa, Sandiaga Uno pun mengatakan bahwa satuan ke-3 tersebut ada dan bisa diakses oleh publik.

Dirinya mengaku setuju dengan apa yang dikatakan mantan staf Ahok, Ahmad Idris.

"(Satuan ke-3) itu ada kok. Bisa dilihat dan diakses. Mungkin mesti di-upgrade itu iPad-nya bang Syarif," ujar Sandi yang disambut tawa penonton.

Menanggapi itu, Syarif mengatakan, "Mungkin Bappeda nanti yang bisa menjelaskan soal satuan ke-3."

Syarif pun langsung terdiam.

Berikut video perdebatan tersebut: