TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Kepala Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Yani wahyu akan berniat untuk melakukan perombakan personelnya dalam antisipasi pratik pungutan liar (pungli) terkait temuan video maladministrasi dari Ombudsman.

Menurut Yani, ada indikasi seorang personel yang tak berpindah posisi selama bertahun-tahun memiliki potensi terjadi praktik pungli di suatu wilayah.

"Dia (personel) itu bertugas udah sampai 8-10 tahun bertugas di tempat yang sama, titik yang sama, tugas yang sama, ini ada disinyalir indikasi ada kedekatan lingkungan dengan tempat tugas dia bekerja. Bisa dekat karena keakraban, bisa kedekatan dengan 'something wrong' sesuatu," kata Yani di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2017).

Lebih lanjut ujar Yani, rencana penggeseran personel nantinya akan dilakukan secara menyeluruh di DKI Jakarta termasuk daerah yang rawan, seperti Tanah Abang.

Baca: Diduga Hina Rizieq Shihab, Bang Japar dan FPI Gelandang Pria Ini ke Polisi

" Justru dengan adanya 8-10 tahun ini langkah pertama ini saya akan me-rolling secara total seluruh DKI Jakarta. Nanti indikatornya kita rolling. kedua kedekatan karena lama tempat tinggal. Semua titik, semua lima wilayah termasuk kabupaten, itu dia bekerja 8-10 tahun. Termasuk Tanah Abang," kata Yani.

Diketahui sebelummya pada Jumat (24/11/2017), Ombudsman RI mengumumkan telah menemukan indikasi maladministrasi, yang dilakukan oknum Satpol PP DKI berupa pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, hingga pembiaran yang dilakukan oknum Satpol PP DKI terhadap pedagang kaki lima di Jakarta.

Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala mengatakan, temuan itu didapatkan setelah pihaknya melakukan monitoring di tujuh lokasi yang rawan PKL.

Monitoring dilakukan secara investigatif di Pasar Tanah Abang, kawasan Stasiun Tebet, Setiabudi, Menara Imperium, kawasan Jatinegara, Setiabudi Perbanas, dan kawasan Stasiun Manggarai.