Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Kemendagri Bakal Coret Tim Sukses Anies-Sandi di TGUPP

Sebanyak 30 anggota dipastikan dicoret Kemendagri. Berdasar sumber, Kemendagri akan hanya membolehkan jumlah anggota TGUPP sebanyak 45 orang saja.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Editor: Fajar Anjungroso
zoom-in Kemendagri Bakal Coret Tim Sukses Anies-Sandi di TGUPP
Tribunnews.com/ Rina Ayu
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Koesmedi Priharto, di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemendagri memastikan memotong jumlah anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang berjumlah 75 orang.

Kemendagri hanya akan  membolehkan jumlah anggota TGUPP sebanyak 45 orang saja.

Jika jumlahnya melebihi ketentuan Kemendagri, maka nantinya bisa dipangkas menjadi 45 orang. Biasanya, yang akan dipangkas adalah anggota yang memiliki rekam jejak buruk.

Yakni mereka yang dianggap gagal di jabatan lamanya, maupun mereka yang tak memiliki keahlian di bidang terkait pembangunan.

Baca: ICW Nilai Penyederhanaan LPJ Dana RT/W Berdampak Negatif bagi Jakarta

Sehingga, orang-orang profesional yang berasal dari tim sukses Anies-Sandi kemungkinan besar akan lenyap.

’’Nah, itu hasil sementara evaluasinya. Jadi, TGUPP hanya 45 orang,’’ jelas sumber itu.

Rekomendasi Untuk Anda

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono (Dirjen Otda) Kemendagri Sumarsono mengungkapkan, saat ini anggaran Pemprov DKI dalam proses evaluasi.

Ada beberapa pos anggaran yang menjadi sorotan, karena telah menjadi sorotan publik dan menyedot anggaran terlalu besar.

TGUPP, Kunker DPRD, dan Himpaudi sorotan publik. Nanti, Dirjen Keuangan yang akan merevisi,’’ kata Sumarsono, kemarin.

Mantan Plt Gubernur DKI itu menyatakan, Kemendagri juga akan melihat target pendapatan APBD.

Hal tersebut guna memastikan pendapatan diterima pemprov berasal dari sumber yang tidak melanggar hukum. Sebab, pendapatan daerah wajib memiliki dasar hukum.

Kemendagri juga akan meninjau pos-pos anggaran yang dinilai tidak logis dan pemborosan. Dia mengaku telah memberi arahan agar belanja dianggarkan untuk masalah banjir dan kemacetan.

’’Mendagri kan sudah arahkan supaya fokus pada banjir dan kemacetan,’’ jelas Sumarsono.

Sumber: Warta Kota
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas