TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anies-Sandi menata kawasan Tanahabang dengan caranya sendiri. Penataan ala Ahok dibongkar habis-habisan. 

Pedagang kaki lima (PKL) dikeluarkan dari Blok G lalu diberi tempat berdagang di separuh jalan Jatibaru Raya. 

Jalan itu kini penuh dengan PKL dan mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitarnya. 

Polisi juga menilai, penataan pedagang kali lima (PKL) di ruas jalan kawasan Tanah Abang berpotensi menimbulkan kemacetan. 

Polisi mengusulkan agar Pemprov DKI memfasilitasi para PKLtersebut di Blok G.

"Pedagang itu sebaiknya ditampung di Blok G, sehingga trotoar bisa kosong," ujar Kombes Pol Halim Pagarra, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya di Mapolda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/12/2017).

Penempatan PKL di bahu jalan, kata Halim, menimbulkan kecemburuan para pedagang yang berada di dalam pertokoan pusat grosir Tanah Abang.

"Perlu mendengarkan juga keluhan dari pedagang di Blok G agar mereka tidak tersakiti," kata Halim.

Dengan adanya penutupan jalan bagi kendaraan di kawasan Tanah Abang, dikhawatirkan memperparah kemacetan. 

Baca: Calon Ketua DPR Harus Penuhi Komitmen Politik yang Disepakati dalam Munaslub Golkar

Seharusnya, pihak Pemprov DKI Jakarta tetap membuka akses, setidaknya yang mengarah ke Tomang.

"Kendaran dari KS Tubun ke Tanah Abang itu seharusnya dibuka lajur kiri yang menuju ke Tomang, itu malah ditutup. Sehingga tertumpu semua jadi satu di Tanah abang," ucap Halim.

Saat ini, kemacetan di lokasi memang belum begitu signifikan dikarenakan masyarakat sudah mulai libur akhir tahun. 

Halim memperkirakan, kemacetan parah akan timbul di lokasi tersebut setelah libur akhir tahun usai.

"Sekarang, kan sudah mulai libur akhir tahun, saya belum bisa mengatakan berapa persen kemacetannya. Mungkin nanti setelah tahun baru akan kembali macet," ujar Halim .

Halim juga menyarankan agar Pemprov DKI menyiapkan ketersediaan lahan parkir yang cukup. 

Saat ini, jalanan di sekitar lokasi dipenuhi oleh ojek pangkalan dan ojek online.

"Saya lihat, ojek online dan ojek pangkalan berhamburan di situ, tidak ada lahan untuk mereka," kata Halim.

Selain aspek lalu lintas, polisi juga meminta Anies mengkaji aspek sosial yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

"Saat ini, kita dukung kebijakan gubernur, namun saran kami untuk ditinjau kembali kebijakan tersebut," kata Halim.