Laporan Wartawan Tribunnews.com,Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno mengungkapkan alasan bunga pinjaman program wirausaha ala Anies-Sandi atau OK Oce itu ditetapkan hingga 13 persen.

Diketahui Bank DKI dan PT.Jamkrida menetapkan bunga pinjaman bagi wirausaha yang tergabung dalam OK Oce sebesar 13 persen.

Mantan ketua HIPMI ini mengatakan penetapan terkait suku bunga dari perbankan telah memiliki aturannya sendiri.

Sehingga Pemerintah Provinsi DKI tidak memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi.

Baca: Hari ke-3, Sebanyak 10.951 Netizen Tandatangani Petisi Minta Ahok Batalkan Gugatan Cerai

Ia pun kembali menegaskan, Pemprov DKI hanya menjadi fasilitas, akses untuk para pengusaha mendapatkan modal pinjaman.

"Mengenai tingkat suku bunga itu Business to Business, karena kita (Pemprov) hanya memfasilitasi," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).

Menurut Sandi, ada beberapa institusi perbankan yang menawarkan suku bunga pinjaman lebih rendah.

Namun, ujar Sandi, hal itu akan menjadi kompetisi dari perbankan maupun lembaga pembiayaan lain untuk menarik nasabah.

"Tapi ada beberapa institusi perbankan dan pembiayaan yang memberikan lebih rendah dari 13 persen. Jadi, itu nanti siapa yang akan lebih kompetitif, yang memiliki daya saing, pasti akan lebih diminati oleh para pengusaha dan peserta OK OCE," ungkap Sandi.

Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim mengatakan, bunga yang ditetapkan untuk pinjaman modal peserta OK OCE terlalu tinggi.

Ia mengatakan, bunga yang tetapkan itu lebih tinggi daripada saran DPRD sebelumnya yang menunjuk bank-bank lain yang angka bunganya tidak sampai 10 persen.

"Lebih murah bunga yang saya berikan dari Bank Artha Graha 7 persen ketimbang ke Bank DKI 13 persen. Angka 13 persen, saya udah tanya langsung ke Bank DKI" ucap Afni di Rr Komisi B, Gedung DPRD Selasa(09/01/2018)

Afni mengaku telah datang ke beberapa pelatihan OK Oce.

Ia pun sempat menanyakan pendapat kepada warga terkait permodalan itu, khususnya pada pedagang kecil.

"Karena ketika saya tanya ibu dagang apa, dagang nasi uduk kecil-kecilan, trus bagaimana kalau Ibu nanti mau buka usaha "Waduh saya kan cuma jualan nasi uduk kalau dipinjem bunga 13% ya saya nggak sangguplah"," ucap Afni.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas UMKM DKI Jakarta Irwandi menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta tidak akan hanya bekerja sama dengan BUMD DKI Jakarta.

Nantinya, Pemprov DKI juga bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM RI.

"Kita akan kerjasama dengan LPDB. LPDB Kementerian Koperasi itu bungannya lebih di bawah dari bank dan prosedurnya lebih gampang," ucap Irwandi.