Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI pada awal kepemimpinannya bersama Gubernur DKI Anies Baswedan bisa 'melahirkan' Wajib Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lantaran telah menggelar rapat rutin road to WTP selama enam pekan terakhir.

Sandiaga optimis bisa melengkapi proses tersebut selama beberapa bulan ke depan.

Baca: Ganjar Pranowo Optimistis Dapatkan Suara NU dan Pemilih Perempuan di Pilkada Jateng

"Besar harapan kami, selama 2 (hingga) 3 bulan ke depan, di mana kami melengkapi proses laporan keuangan ini, kami bisa semakin jelas road to WTP nya," ujar Sandiaga, saat ditemui di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2018).

Tentunya agar Pemprov DKI bisa mendapatkan WTP pada laporan keuangan 2017.

"Dan mudah-mudahan terwujud di 2018, (terkait) laporan keuangan 2017 dari Pemprov DKI akan WTP," kata Sandiaga.

Ia juga mengaku akan mengundang BPK untuk mengkonsultasikan hasil kerja Pemprov DKI.

Rapat dengan BPK tersebut rencananya akan digelar mulai 15 Januari 2018, dan akan dihelat selama 3 hari.

Termasuk membahas mengenai temuan BPK pada pemerintahan DKI sebelumnya saat masih dipimpin oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yakni kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras serta lahan di Cengkareng Barat. 

Perlu diketahui bahwa sebelumnya, selama 4 tahun berturut-turut, yakni pada laporan keuangan tahun 2013 hingga 2016, Pemprov DKI telah mendapatkan WTP.

Sehingga Sandiaga pun berharap agar kerja keras ia dan Anies sejak awal memimpin ibukota, juga bisa diganjar WTP.