TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program Jakarta Satu, dengan slogan 'Satu Peta, Satu Data, Satu Kebijakan', di Balai Agung, Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018).

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjelaskan program Jakarta Satu ini adalah sistem pengawasan yang terintegrasi berdasarkan data yang dimiliki oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah.

"Kami meluncurkan Jakarta satu, itu adalah pengintegrasian data. Data dasarnya peta yang disusun di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Pemprov DKI," ujar Anies, saat jumpa pers, usai launching Jakarta Satu, Rabu (17/1/2018).

Salah satu keunggulan program Jakarta Satu yakni Pemprov DKI akan memiliki data akurat  mengenai  seluruh data kependudukan, wajib pajak, retribusi, termasuk penggunaan air bersih oleh warga.

Baca: BNN Tangkap Kepala Rutan Purworejo Bantu Bandar Narkoba

Semua hal itu, kata Anies, bisa diawasi oleh pihaknya, sehingga akan mempermudah apabila menagih pajak yang belum dibayarkan warga.

"Setiap RT nanti bisa tahu siapa saja yang belum bayar pajak PBB, kendaraan, dan lain-lain," ujarnya.

Lebih lanjut, Jakarta Satu memungkinkan Pemprov mengontrol jumlah serta pemanfaatkan aset milik Pemprov, termasuk ketersediaan air bersih.

Hal ini lantaran DKI memiliki banyak aset, namun pemanfaatannya telah optimal atau belum tak bisa ditentukan, karenanya program ini sangat membantu Pemprov dan masyarakat.

 Di sisi lain, menurutnya pendapatan pajak air tanah di DKI belum optimal. Ia berharap program Jakarta Satu bisa membantu pemilik gedung dapat tertib membayar pajak air tanah.

"Berapa besaran air yang diambil dari air tanah gedung di Jakarta? Harapannya kami bisa meningkatkan keakuratan dan dampak langsung DKI dapat meningkatkan pendapatan," ujarnya.