TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan apresiasinya kepada inisiasi Pemprov Jakarta dan Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibukota yang diketuai Bambang Widjojanto (BW) yang meluncurkan program Jakarta Satu sebagai upaya penataan data yang terintegrasi.

Menurut Saut pengelolaan data itu bisa menjadi kontrol bagi Pemprov Jakarta untuk menekan korupsi di ibukota.

Saut mengatakan kerja sama KPK dan Pemprov Jakarta sendiri dalam pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak tiga tahun lalu.

“Integrasi ini adalah kelanjutan sejak tiga tahun lalu, di mana Jakarta diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain terutama dalam mensejahterakan dan menciptakan daya saing. Jangan main-main dengan data, karena dengan data kita bisa tahu berapa jumlah sepeda motor, jumlah orang miskin, dan jumlah air tanah yang diserap di suatu daerah.”

“Melihat program ini saya seperti membaca desertasi saya, di mana saya menulis Indonesia tidak bisa sejahtera tanpa menata data secara baik,” ujar Saut dalam acara peluncuran Jakarta Satu di Balaikota Jakarta, Rabu (17/1/2018) bersama Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

Baca: Reshuffle Kabinet Tak Pengaruhi Perdagangan di BEI

Saut menuturkan setelah integrasi itu diharapkan data-data yang ada bisa dianalisis oleh Pemprov Jakarta untuk kepentingan warga ibukota.

Menurutnya ada tiga manfaat yang bisa diambil dari Jakarta Satu ini yaitu ‘warning’; ‘orchestrating’; dan ‘problem solving’.

Saut mengatakan KPK akan melakukan pembinaan kepada Pemprov Jakarta dalam pembinaan tata kelola ‘good government’.

“Data itu bisa digunakan untuk orang pinggiran yang belum punya rumah, bantu masyarakat yang miskin, masyarakat yang sedang sakit, dan masyarakat yang terjebak macet. Kita harus buat jera orang yang mengambil keuntungan yang tidak bertanggung jawab.”

“Tapi syaratnya Pemprov Jakarta harus melakukan tindak lanjut atas data-data yang akan diintegrasi tersebut,” katanya.