TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Moeldoko ditunjuk sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) dinilai tepat dari kalangan pengamat. Sebab, karakter kuat dan tegas serta track record bersih ada di sosok Moeldoko.

Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses Lalongkoe bahkan menyarankan Jokowi agar berpasangan dengan Mantan Panglima TNI ini dalam Pemilihan Presiden 2019 nanti.

"Jenderal Moeldoko memiliki track record dan relasi sosial yang baik. Moeldoko juga, sosok yang nasionalis religius, dan cukup diterima di kalangan masyarakat Indonesia," ungkap Maksimus, Kamis (18/1/2018).

Pemilihan tokoh dari kalangan militer, lanjut Maksimus, menjadi salah satu indikator penting bagi Jokowi pada Pilpres 2019.

"Dan saya rasa pak Moeldoko cocok karena ia adalah tokoh dari kalangan militer yang tidak asing lagi di mata publik sebagai mantan Panglima TNI dan ini merupakan suatu kombinasi yang baik dengan Jokowi," kata Maksimus.

Namun, langkah memasukkan Moeldoko di lingkungan istana menurut Maksimus sangat tepat. Sebab, di tahun jelang Pemilu ini, biasa banyak tekanan-tekanan dari luar maupun dalam pemerintahan.

"Moeldoko terkenal ahli strategi. Minimal, kegaduhan di dalam internal akan bisa teratasi saat memasuki masa pemilu," jelasnya.

Diketahui, Presiden Jokowi melantik Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki pada Rabu 17 Januari 2018. Hari itu juga, Moeldoko langsung mengikuti serah terima jabatan (sertijab) KSP di Gedung Bina Graha.

Moeldoko menegaskan, siap melaksanakan tugas barunya sebagai KSP secara profesional. Dia mengaku akan segera menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program-program prioritas nasional, termasuk juga percepatan untuk pelaksanaannya.

"Tugas saya adalah bagaimana mengakselerasi program-program itu agar cepat mencapai hal yang diinginkan," ujar Moeldoko.

Sebagai KSP, Moeldoko mengemban tugas pengelolaan dan pengendalian program prioritas nasional, mengkaji dan pengelolaan isu-isu sosial, ekologi dan budaya strategis, dan mengkaji dan pengelolaan isu-isu ekonomi strategis.

Selain itu, Moeldoko akan menangani komunikasi politik dan diseminasi informasi, serta mengkaji politik dan pengelolaan isu-isu hukum, pertahanan, keamanan dan HAM.