TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai, program rumah DP (uang muka) nol rupiah Anies-Sandi tak berpihak ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pras melihat skema rumah DP nol rupiah mirip dengan program sejuta rumah Jokowi.

"Sayangnya, harga yang dijual jauh lebih tinggi, sehingga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah," kata Pras, sapaan akrab Prasetyo, kepada wartawan, di Gedung DPRD DKI, Jumat (19/1/2018).

Baca: Janganlah Kasih Judul Rumah DP 0, Enggak Ada itu Rumah DP 0 Rupiah, Itu Sih Namanya Anami

Program sejuta rumah milik Jokowi memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau program KPR bersubsidi, dengan bunga sampai 5,5 persen per tahun, dengan jangka waktu cicilan sampai 20 tahun.

Kemudian, harga jual rumah Rp 100 juta sampai Rp 135 juta untuk rumah tapak.

Sehingga, cicilan yang harus dilunasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di program sejuta rumah Jokowi hanya Rp 825 ribu sampai Rp 1,1 juta per bulan.

Baca: Anies Klaim Masyarakat Antusias Sambut Rumah DP 0 Rupiah

Dengan begitu, sesuai dengan persyaratan bank, masyarakat dengan pendapatan Rp 3 juta per bulan masih bisa mencicil.

"Kalau rusunami yang diluncurkan Gubernur Anies itu cicilan minimal Rp 1,5 juta sampai Rp 2,6 juta. Artinya pendapatan minimal Rp 4,5 juta. Sedangkan UMR DKI Rp 3,6 juta. Jadi rusunami DP 0 rupiah itu bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tapi kelas menengah," papar Pras. (*)

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw