TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai, program rumah DP nol rupiah Anies-Sandi tak berpihak ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pras melihat skema rumah DP nol rupiah mirip dengan program sejuta rumah Jokowi.

"Sayangnya, harga yang dijual jauh lebih tinggi, sehingga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah," kata Pras kepada wartawan, di Gedung DPRD DKI, Jumat (19/1/2018).

Program sejuta rumah milik Jokowi memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau program KPR bersubsidi, dengan bunga sampai 5,5 persen per tahun, dengan jangka waktu cicilan sampai 20 tahun.

Kemudian, harga jual rumah Rp 100 juta sampai Rp 135 juta untuk rumah tapak. Sehingga, cicilan yang harus dilunasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di program sejuta rumah Jokowi hanya Rp 825 ribu sampai Rp 1,1 juta per bulan.

Dengan begitu, sesuai dengan persyaratan bank, masyarakat dengan pendapatan Rp 3 juta per bulan masih bisa mencicil.

Baca: Kata Pengamat, Konflik Hanura Rugikan Calon Kepala Daerah yang Diusung dan Didukung Hanura

"Kalau rusunami yang diluncurkan Gubernur Anies itu cicilan minimal Rp 1,5 juta sampai Rp 2,6 juta. Artinya pendapatan minimal Rp 4,5 juta. Sedangkan UMR DKI Rp 3,6 juta. Jadi rusunami DP 0 rupiah itu bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tapi kelas menengah," papar Pras.