TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta mengaku dibuat pusing dengan skema dan konsep program hunain (uang muka) DP nol rupiah.

Sederet kepala dinas terkait dijadwalkan menjelaskan kebijakan Gubernur Anies Baswedan itu di depan Komisi C DPRD DKI pada Senin (29/1/2018).

Sekretaris Komisi C DPRD DKI, James Arifin Sianipar, mengaku anggota dewan masih abu-abu memandang program DP nol rupiah.

"Kami mau tanyakan semua nanti. Suratnya sudah diterima hari ini. Mudah-mudahan senin pekan depan mereka (dinas) datang ke kami," kata James kepada Wartakotalive.com di gedung DPRD DKI di Jalan Kebonsirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018).

Baca: Sandiaga Akui Warga Berpendapatan di Bawah UMP Kemungkinan Sulit Ikut Hunian DP 0 Rupiah

Dinas-dinas yang dipanggil  antara lain Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), asisten pembangunan, dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat.

Menurut James, dilihat dari RAPBD 2018, program DP nol rupiah sama sekali tak masuk.

"Ya, nanti kalau mau dimasukkan di APBD perubahan 2018," ujar James.

Tapi, James mengaku ragu rencana Anies membuat program itu bisa dicicil dengan bunga fixed atau 5 persen tiap bulan bisa berjalan.

"Kalau itu tak akan bisa. RPJMD-nya kan hanya 5 tahun," kata James.

Oleh karena itu James juga mau mengetahui detail mengenai rencana pembayaran bunga cicilan itu.

"Soal lahannya juga akan kami tanyakan besok. Betul-betul masih bingung kami ini soal program DP nol rupiah," ujar James.

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw