TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi E DPRD DKI Jakarta mendesak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempercepat proses lelang. Sehingga rendah penyerapan anggaran tidak terjadi lagi seperti tahun lalu.

Pasalnya indikasi rendahnya penyerapan, dikatakan Ketua Komisi E DPRD DKI, Syafrial dapat terlihat dari proses lelang yang diajukan ke Badan Penyedia Barang dan Jasa (BPBJ).

“Di bulan yang sama tahun lalu proses pengajuan lelang sudah sebesar Rp5,4 triliun. Namun tahun ini baru Rp200 miliar. Jika tidak dipercepat maka berpotensi pada rendahnya penyerapan anggaran tahun ini,” jelas Syarial dalam rapat evaluasi kinerja SKPD di gedung DPRD DKI, Selasa (23/1/2018).

Besaran jumlah tersebut dikatakan politisi PDI Perjuangan itu jauh tertinggal dari daerah lainnya yang telah mencapai 50 persen.

Politisi PDI Perjuangan ini pun mengaku heran dengan hal tersebut. Pasalnya sepengetahuan Syaria, sistem lelang di Jakarta jauh lebih baik dari daerah lainnya.

“Saya mendorong agar setiap SKPD jemput bola untuk segera menyelesaikan permasalahannya. Karena bila anggaran tidak terserap maka masyarakatlah dirugikan. Ini harus menjadi perhatian,” tutur Syahrial.

Salah satu yang harus digenjot yakni penghapusan aset yang diajukan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sebab, lambannya penghapusan aset selama ini dinilai kerap mengganggu pelaksanaan lelang dan penyerapan anggaran.

"Kendalanya lelang tidak dapat dilakukan lantaran belum adanya penghapusan aset. Kita minta hal ini bisa dilakukan secara paralel agar lebih singkat," kata Syahrial.

Sementara itu, Sekretaris BPPBJ DKI Jakarta, Agus Darmanto mengaku akan melakukan jemput bola kepada SKPD terkait untuk mempercepat kepengurusan administrasi lelang.

"Kita komitmen akan saling berkoordinasi untuk mempercepat proses lelangnya," ujarnya.

Adapun SKPD yang dibawahi Komisi E DPRD DKI Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMKB) DKI Jakarta.