TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masa kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiga Uno (Anies-Sandi) telah memasuki seratus hari.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta menilai, selama seratus hari, kebijakan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies-Sandi DKI Jakarta justru malah semakin berantakan.

Baca: Biadab, Guru Honorer di Pasar Rebo Cabuli 16 Siswa dengan Inbalan Nilai Bagus dan Ditraktir Makan

Mulai dari kebijakan membuka pagar pembatas rumput di kawasan Monumen Nasional (Monas) yang menyebabkan rumput tersebut mati terinjak-injak para pengunjung, hingga pemberian izin Pedagang Kaki Lima (PKL) membuka lapak di jalanan kawasan Tanah Abang yang menyebabkan wilayah tersebut jadi semrawut.

Hal tersebut dinyatakan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono di ruang Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018).

"Dicopotnya pagar pembatas rumput Monas. Kebijakan ini mengakibatkan kondisi rumput banyak yang menguning karena mati terinjak-injak," kata Gembong Warsono.

Baca: Brandon Salim Kelelahan dan Hilang Suara Akibat Syuting Film Mata Dewa

Selain itu, menurut Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Anies-Sandi juga tidak menepati janjinya untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang transparan.

Hal tersebut terlihat dalam perekrutan personel Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang jumlahnya sangat banyak dan fungsinya berpotensi akan tumpang tindih dengan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).(*)