Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Taufik Gerindra: Padahal Becak itu Kan Janjinya Jokowi-Ahok

Taufik sudah mendengar adanya kabar menggulirkan hak interpelasi terhadap Anies dan Sandiaga.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Taufik Gerindra: Padahal Becak itu Kan Janjinya Jokowi-Ahok
TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, M. Taufik 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik tidak setuju dengan evaluasi 100 hari kepemimpinan Anies-Sandi yang disusun Fraksi PDI Perjuangan.

Taufik menyinggung kebijakan becak yang dikritik oleh PDI-P itu sebagai kebijakan Jokowi-Ahok.

"Padahal becak itu kan janjinya Jokowi-Ahok, lalu apanya yang diacak-acak?" ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (29/1/2018).

Taufik sudah mendengar adanya kabar menggulirkan hak interpelasi terhadap Anies dan Sandiaga.

Baca: BERITA FOTO: Becak dari Indramayu Mulai Berdatangan ke Jakarta, Diangkut Pakai Truk

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan hal itu merupakan hak anggota DPRD DKI Jakarta. Namun, menurut dia, hak interpelasi tidak perlu dilakukan karena Anies dan Sandiaga sudah membuat kebijakan yang pro-rakyat kecil.

"Saya bilang program Anies Sandi itu untuk rakyat kecil. Ada program buat masyarakat kecil kok malah diinterpelasi," ujar Taufik.

BERITA REKOMENDASI

Pada 2012, Joko Widodo yang dulu masih berstatus calon gubernur pernah membuat kontrak politik dengan warga bantaran Waduk Pluit di Muara Baru.

Isi kontraknya tidak terlalu berbeda dengan kontrak yang disebut telah ditandatangani Anies.

Baca: Sandiaga Uno: 500 Tukang Becak di DKI akan Dilatih Ulang Menggowes Lewat Paket OK OCE

Kontrak itu salah satunya meminta Jokowi melindungi dan menata ekonomi informal, seperti PKL, becak, nelayan tradisional, pekerja rumah tangga, asongan, pedagang kecil, dan pasar tradisional. Kontrak itu ditandatangani 15 September 2012.

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD DKI Jakarta memiliki 11 catatan dalam 100 hari pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.


Salah satunya adalahkebijakan pengoperasian kembali becak. Hal tersebut dinilai menimbulkan persoalan baru.

"Becak tak lagi sesuai menjadi moda transportasi dengan kondisi Jakarta yang telah menjadi kota megapolitan," kata Ketua Fraksi PDI-P Gembong Warsono.

Penulis: Jessi Carina
Berita ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Jawab Evaluasi PDI-P, Taufik Ingatkan Becak adalah Janji Jokowi-Ahok

Sumber: Kompas.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas