TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - GP Ansor turut berkomentar mengenai polemik restrukturisasi pembentukan holding BUMN. GP Ansor mengeluarkan 5 sikap terkait polemik tersebut.

Poin-poin sikap tersebut berdasarkan pada lima prinsip Nahdlatul Ulama yang digariskan Hadratusy Syeikh Hasyim Asy’ari 92 tahun lalu, antara lain GP Ansor berpegang teguh pada prinsip tawasuth - moderat, alias netral dalam holding BUMN, namun lebih menginginkan agar restrukturisasi BUMN disikapi dan diputuskan secara tepat.

Ketua GP Ansor, Gus Yaqut dalam keterangan resmi menjelaskan, sesuai dengan konstitusi Republik ini  di mana menempatkan BUMN bukan sekedar badan usaha tapi representasi dari Penguasaan Negara harus menguasai cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; dan juga sesuai dengan tren perkembangan zaman. “Kami menghendaki BUMN semakin memiliki kompetensi, daya saing, efisiensi dan kelincahan dalam bergerak

GP Ansor juga memandang BUMN dalam perspektif tawazun-seimbang dalam penguatan penguasaan negara di sektor strategis melalui BUMN dan penciptaan manfaat besar untuk kemakmuran rakyat, atau dengan kata lain, tangan negara harus kuat di BUMN, dan BUMN itu sendiri juga semakin kuat dan jadi juara tidak hanya di skala nasional, tapi juga dunia internasional. 

Kemudian, GP Ansor dalam setiap gerak dan langkah mengikuti prinsip i’tidal - adil, tegak lurus dan tidak memihak kecuali pada kebenaran, begitu pula dalam menyikapi holding BUMN.

GP Ansor menolak keras modifikasi hukum dan mengabaikan peraturan-peraturan perundang-undangan berlaku, terutama UU BUMN, UU Keuangan Negara dan terutama pada Konstitusi UUD 1945, dalam rangka memuluskan suatu kepentingan berdampak pada keragu-raguan dan multi-interpretasi serta bias tafsir atas Penguasaan Negara di dalam sektor strategis nasional.

Sekaligus, menghambat BUMN agar bisa berkelas dunia, profesional dan transparan untuk memakmurkan rakyat. Pengelolaan dengan konsep inbreng dan skema bisa menimbulkan keraguan dan melemahkan penguasaan negara. 

“GP Ansor  mendukung pengelolaan sektor Migas oleh BUMN dengan penyertaan negara secara langsung; dan upaya hilirisasi tambang dan pembangunan profesionalisme dan transparansi dari Holding BUMN tambang, khususnya dalam rangka alih penguasaan PT. Freeport Indonesia,” papar Gus Yaqut.

Gus Yaqut melihat persoalan restrukturisasi BUMN dengan kacamata tasamuh - menghargai perbedaan dan kekhasan dimiliki oleh setiap BUMN, terutama di bidang-bidang khusus dan serta memiliki sejarah dan usia sama dengan Republik ini.

Dengan kata lain, GP Ansor menghendaki agar pemerintah membentuk Holding BUMN dengan kehati-hatian tinggi dan kecermatan analisis baik dalam menimbang efektivitas dan manfaat BUMN bagi rakyat, sekaligus menciptakan #BUMNJuara #MenujuKelasDunia di bidangnya masing-masing, entah tambang, minyak, gas, ketenagalistrikan, dan sektor sumber daya alam strategis lainnya.

GP Ansor mendorong semangat amar ma’ruf nahyi munkar - mengajak pada kebaikan dan menjauhkan atau menolak segala bentuk keburukan sampai merusak kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan mengingatkan pemerintah, terutama Presiden, agar hati-hati dan jeli dalam menyikapi dan memutuskan terkait polemik holding BUMN.

“Sekali lagi, sikap GP Ansor ini didasari pada semangat #KitaIniSama mendambakan agar negara secara kuat mampu menguasai BUMN kuat dan bisa memberikan manfaat besar bagi rakyat dapat menjadi kebanggaan serta menjadi juara, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di dunia internasional,” urai Gus Yaqut.