Pengamat Nilai Kebijakan Pemprov DKI Sering Dibuat Tanpa Kajian

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah menilai pasangan Gubernur DKI Jakarta tidak memiliki kajian dalam mengambil kebijakan.

"Enggak ada kajian akademik, tidak ada perencanaan yang jelas, tidak ada payung hukumnya terus tidak ada partisipasi publik, masyarakat," tutur Trubus Rahardiansyah, Senin (5/3/2018).

Trubus menilai salah satunya kebijakan yang tidak ada partisipasi publik adalah kebijakan penataan Tanah Abang yang beroperasi mulai 22 Desember 2017 lalu.

Baca: Perlintasan KA di Bawah Jalan Cipinang Mulai Ditutup Hari Ini

Dia menilai seharusnya dalam membuat kebijakan seperti itu haruslah melibatkan masyarakat, pedagang-pedagang kecil dan transportasi seperti supir angkot dan juga ojek.

"Itu (kebijakan Tanah Abang) karena tidak ada partisipasi publik dalam perencaannya. Jadi karena tidak dilibatkan pihak-pihak yang terkait, pihak-pihak yang berkepentingan. Ya seharusnya melibatkan masyarakat itu," tuturnya.

Nantinya apabila tidak melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan, Trubus menilai kebijakan Anies- Sandi akan terus diprotes oleh masyarakat.