Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Benahi PD Dharma Jaya

Wakil Ketua DPRD DKI Muhamad Taufik ‎ meminta Gubernur Jakarta, Anies Baswedan segera membenahi PD Dharma Jaya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Benahi PD Dharma Jaya
capture video
Anies Baswedan 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Muhamad Taufik ‎ meminta Gubernur Jakarta, Anies Baswedan segera membenahi PD Dharma Jaya.

Sehingga menurut Taufik warga DKI dapat meminkamti daging segar dengan harga murah.

‎"Karena jika rakyat Jakarta dapat menikmati daging segar dengan harga murah, mereka tentu akan bahagia," kata Taufik, Minggu, (18/3/2018).

Baca: Ada Tiga Kecelakaan dalam Sebulan Terkait Proyek Rusunawa Pasar Rumput

Menurut Taufik, filosofi BUMD, seperti Dharma Jaya adalah non komersial, bukan profit oriented.

Sehingga menurutnya tujuan perusahaan adalah bagaimana menghadirkan daging semurah mungkin bagi masyarakat. Bukan malah sebaliknya malah membuat harga daging lebih mahal dari harga dipasaran.

BERITA REKOMENDASI

Selama ini menurut Taufik harga daging mahal karena ada biaya retribusi‎ penggunaan kandang dengan kisaran Rp 300.000 hingga Rp750.000/ekor/malam.

‎’’Biaya inilah yang membuat harga daging yang dipotong di Dharma Jaya menjadi lebih mahal ketika dilepas ke pasaran,’’ Katanya.

Terkait dengan ‎rencana mundurnya Direktut PD Darma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati, menurut Taufik silahkan saja. Asalkan sebelum mundur ratna menyerahkan laporan keuangan PD Dharma Jaya termasuk, laporan laba.

‎’’Silakan saja mundur. Audit keuangan harus tetap dijalankan,’’ katanya.

‎Wakil Ketua Banggar DKI itu mengungkapkan penggunaan uang rakyat pada perusahaan plat merah itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.


Bahkan, dia mengaku, akan koordinasi dengan pimpinan dewan untuk meminta ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit keuangan sejak 2013-2017.

’’Selain BPK, Anies juga bisa minta audit independen dan tidak terkait kepentingan internal perusahaan,’’ pungksnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas