TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Presiden Joko Widodo meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya untuk mengumpulkan aplikator transportasi online dalam rangka mencari solusi persoalan pengemudi ojek online.

Jokowi sendiri telah mengundang lima orang perwakilan pengemudi ojek online‎ yang melakukan aksi di depan Istana untuk masuk dan berdiskusi di ruang utama Istana Merdeka.

Menurut mantan Walikota Solo itu, perwakilan pengemudi ojek online menyampaikan keberatan atas tarif yang ditentukan oleh aplikator, dimana tarif yang ditetapkan saat ini dinilai merugikan pengemudi.

"Sehingga tadi saya perintahkan kepada Menhub, Menkominfo untuk besok mengumpulkan aplikator, di undang plus termasuk pengemudinya diajak bicara, intinya dicari jalan tengah agar tidak merugikan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Baca: Pengemudi Ojek Online di Jakarta Capai 1 Juta, Tapi Pemerintah Belum Akui Keberadaan Mereka

‎Jokowi menilai, dalam penetapan tarif memang harus ada batas atas dan bawahnya.

Namun hal ini terlebih dahulu untuk dibahas secara bersama dalam mencapai kesepakatan.

"Besok dibicarakan dulu, besok akan diputuskan setelah pertemuan itu dilakukan," ucap Jokowi.

‎Diketahui, sekitar pukul 13.20 WIB, Presiden menerima perwakilan dari pengemudi ojek online yang melakukan aksi demo di depan Istana Merdeka.

Pantauan Tribunnews.com, perwakilan pengemudi ojek online tersebut terdiri dari lima orang yang diterima presiden di Istana Merdeka‎ untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung.

Sementara perwakilan dari pemerintah, presiden di dampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Diketahui, ribuan pengemudi ojek online melakukan aksi di depan Istana Merdeka dengan menuntut rasionalisasi tarif ojek online atau daring.

Ribuan ojek online yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia atau Garda, merupakan gabungan dari seluruh pengemudi ojek online.