TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Upaya menaikan tingkat kesejahteraan terus digenjot oleh pemerintahan Jokowi. Sebab, pembangunan wilayah perbatasan menjadi wujud nyata kehadiran dan keberpihakan negara.

Yaitu, keamanan juga kesejahteraan. Ujungnya tumbuhnya rasa nasionalisme masyarakat crossborder sekaligus wujud dari pengakuan bagian penting dari Indonesia.

“Masyarakat otomatis akan berpikir sekaligus menciptakan stabilitas keamanan bilamana kehidupan di perbatasan sudah bagus. Untuk itu, kami terus tingkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Hal ini selalu menjadi komitmen Pak Jokowi,” ungkap Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

Menguatkan ekonomi, PLBN Entikong, Kalimantan Barat, saat ini sedang diselesaikan pembangunan buffer zone. Pada kawasan penyangga ini, nantinya akan berdiri pasar modern, pasar tradisional, wisma Indonesia, dan mess petugas.

Ada juga fasilitas rest area, sub terminal, plaza, hingga zona hiburan. Saat ini proses pembangunan zona pendukung ini sudah 56,3% dan bisa beroperasi penuh pada 2019.

Pasar tradisional diprioritaskan bagi masyarakat setempat. Beberapa prodak yang didisplay diantaranya hasil kerajinan tangan, prodak olahan UMKM, juga hasil pertanian. Hasil perkebunan dari masyarakat perbatasan juga mendapat porsi lebih. Panggung hiburan juga dibangun untuk menyajikan program Titian Muhibah hingga Sosek Malindo.

“Mengelola batas negara melalui sistem keamanan sangat kurang tepat. Masih ada cara terbaik, yaitu dengan penguatan sistem ekonomi,” tutur Moeldoko.

Moeldoko yang pernah menjabat Panglima Daerah Militer Tanjungpura, Kalimantan Barat, mengatakan, permasalahan yang dihadapi Indonesia cukup kompleks di perbatasan. Mulai dari pergeseran patok perbatasan, kejahatan transnasional, upaya penyelundupan, hingga imigran ilegal. Potensi ini muncul dari efek negara yang memiliki wilayah luas dan memiliki perbatasan dengan banyak negara.

“Pemerintah memiliki dua metode. Kesejahteraan dan keamanan. Konsep ini cukup efisien juga kuat. Kalau dengan pendekatan keamanan yang diutamakan, maka tinggal tempatkan personel militer dan alutsista disepanjang perbatasan Kalimantan-Malaysia,” urainya.

Atas dasar konsep kedaulatan crossborder, Indonesia membangun sentra ekonomi di Kalimantan Utara. Pemerintah memang membangun empat pasar bernama Toko Indonesia.

Masyarakat juga dilibatkan secara aktif di sana. Moeldoko menyebut kolaborasi menjaga kedaulatan negara di perbatasan sebagai ‘Public Private People Partnership’.

“Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sana akan terjamin. Hidup mereka menjadi lebih baik. Masyarakat yang dilibatkan secara aktif dalam pembangunan akan memunculkan ‘sense of belonging’. Dengan beragam pembangunan infrastruktur, masyarakat akan selalu merasa jadi bagian dari Indonesia,” papar Moeldoko.