TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPW APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima) DKI Jakarta, Sudarto mengusulkan perlunya terobosan baru dalam mekanisme penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih muda dan tepat sasaran diperoleh oleh pedagang.

"Selama ini kendala tidak adanya agunan yang bisa dijaminkan membuat PKL sulit memenuhi syarat untuk mendapatkan permodalan dari perbankan," kata Sudarto dalam acara FGD "Efektifitas Penyalur Dana KUR Terhadap Pedagang Kaki Lima" di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2018).

Sudarto menegaskan hal itu karena penyaluran KUR kepada PKL masih mengalami sejumlah kendala di antaranya karena PKL tidak mempunyai legalitas lokasi usaha.

Sebab selama PKL harus bergabung dengan lokasi binaan (lokbin) agar bisa mendapatkan bantuan permodalan melalui fasilitas KUR.

"Kami terus melakukan pendampingan dan pembinaan secara terus menerus agar para PKL bisa mengembangkan usahaya," imbuhnya.

Sudarto mengatakan saat ini ada sekitar 2,1 juta anggota APKLI yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta.

"Secara prinsip kami mendorong agar ada regulasi yang memberikan kemudahan akses bagi PKL untuk mendapatkan dana KUR," katanya.