TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik pemberian anggaran Pemprov DKI kepada Ratna Sarumpaet dalam seminar di Chile, yang menurut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta atas nama pribadi, turut disoroti Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI, Bestari Barus.

Bestari berujar jika keberangkatan Ratna ke Chile memang pribadi padahal menggunakan dana Pemprov, maka Anies Baswedan menyalahi wewenangnya sebagai gubernur.

"Tapi biar nanti jadi bahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), apakah sudah menyalahi dengan menghamburkan uang rakyat DKI dengan tujuan enggak jelas atau bagaimana," ujarnya, Selasa (9/10/2018).

Bestari mengaku akan menjadikan hasil BPK nanti sebagai serangan saat dibentuk pansus, baik kepada Ratna atau Anies.

"Begini, kalau dia (Ratna) datang ke sebuah seminar hanya untuk mendengarkan, itu enggak boleh difasilitasi, enggak ada kepentingan Jakarta di situ," katanya.

Bestari juga meyakini bahwa penganggaran Pemprov untuk Ratna Sarumpaet ke Chile karena ada faktor kedekatan antara Anies dan Ratna.

"Lain kali gubernur harus hati-hati kalau memberikan apa-apa itu, bukan karena faktor kedekatan, jadinya kesannya kan agak gimana begitu," ujar Bestari.

 Seperti diketahui, Ratna Sarumpaet diberikan dana oleh Pemprov DKI sebesar Rp70.764.041 untuk menghadiri "The 11th Women Playwright Inyernational Conference 2018" di Chile, tetapi tak jadi berangkat karena dirinya dicekal di Bandara Soekarno Hatta, Kamis (4/10/2018) lalu.

Namun, nama Ratna Sarumpaet ternyata tidak lagi ada dalam daftar Senior Advisor Women Playwrights International Conference 2018 yang digelar di Santiago, Chile.

Hal ini diketahui melalui newsletter WPIC 2018 yang diterbitkan panitia acara bulan Oktober 2018.

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dinsaprbud) DKI Jakarta Asiantoro menyebut pihaknya hanya memfasilitasi Ratna Sarumpet untuk menghadiri acara tersebut.

Kami kan hanya memfasilitasi itu aja," ujar Asiantoro kepada wartawan Senin (8/10/2018).ap

Asiantoro kemudian mengakui bila kehadiran Ratna dalam acara itu atas nama pribadi, bukan mewakili nama Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta.

"Ratna Sarumpeat itu bukan dikirim lewat Pemda. Dia minta permohonan. Jalannya atas nama pribadi," ujar Asiantoro.