Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Nurcholis Majid

TRBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Kepala BPN RI) Sofjan Djalil menggelar rapat kerja monitoring dan evaluasi (Monev) penyelenggaraan program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) wilayah DKI Jakarta di Balai Agung, Balaikota, Jakarta Pusat pada Kamis (8/11/2018) siang.

Sejak awal mempimpin DKI Jakarta, Anies mengaku terus mendukung terealisasinya program PTSL di ibu kota.

Terbukti, Pemprov telah mengalokasikan dana sebesar Rp 120 miliar rupiah di tahun 2018 dan kemudian Rp 64 miliar rupiah di tahun 2019 untuk membantu pendanaan proses sertifikasi 542 bidang tanah di DKI Jakarta.

"Harapannya tanah tanah di Jakarta khususnya status legal nya , kepemilikannya menjadi jelas dan bisa memberikan manfaat bagi semua," ujar Anies

Sementara, Sofjan Djalil mengatakan pada tahun 2019 menginginkan agar warga kota Jakarta secara tuntas mendaftarkan tanahnya secara legal.

Baca: Sofjan Djalil Sedih Pengusaha Utang untuk Beli Mercy

"Begitu semua tanah telah terdaftar semua telah terdaftar ,yang bisa kita keluarkan sertifikat (itu akan) kita keluarkan sertifikat yang bersengketa, kita selesaikan sengketanya," ujar Sofyan.

Sofjan pun berharap dengan di legalkannya sertifikat tanah untuk warga dapat mencegah konflik dimasa depan.

Sebab segala sesuatu yang bertikai mempermasalahkan tanah maka buntut dari perkara tersebut akan panjang.

"karena sekarang konflik tanah begitu sudah konflik biasa panjang sekali. yang kedua memberikan akses kepada orang kecil yang selama ini tidak punya akses ke perbankan," ucap Sofyan.