Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan orang berunjuk rasa mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta, di Balai Kota DKI, Jakarta pusat, Kamis (29/11/2018).

Beberapa dari mereka berhasil memaksa masuk dan menduduki pelataran halaman kantor sang Gubernur yang dijaga ketat aparat kepolisian.

Kehadiran massa yang datang sejak siang hari dan bertahan hingga petang ini meminta Anies Baswedan mencabut izin aksi Reuni Akbar 212 yang direncanakan dilaksanakan pada Minggu, 2 Desember 2018 di kawasan Monumen Nasional (Monas).

Baca: PBNU: Reuni Akbar 212 Jangan Terjadi Politisasi Agama

Usai berhasil menerobos masuk barikade kepolisian di depan gerbang, massa langsung menduduki dan berfoto bersama spanduk yang mereka bentangkan.

Spanduk itu bertuliskan "GERAKAN JAGA INDONESIA, Menolak Khilafah, Menolak HTI, Menolak Reuni 212 #JakartaBernyali."

"Kawan-kawan tetap maju terus jangan mundur. Kita tujuannya untuk membatalkan reuni 212 di Monas. Karena Anies telah memberikan izin. Saya minta batalkan. Cuma itu saja, kalau kau tetap izinkan, terima akibatnya," teriak orator dengan pengeras suaranya, di depan Balai Kota DKI, Kamis (29/11/2018) sore.

Baca: Politikus PDIP Sebut Pidato Prabowo Subianto di Luar Negeri Bagian dari Manuver Politik

Beberapa dari mereka bahkan tampak duduk-duduk di atas pagar gerbang masuk kantor Gubernur DKI itu.

Sekjen Presidium Nasional Gerakan Jaga Indonesia Budi Djarot saat ditemui di lokasi aksi, menuturkan bahwa reuni 212 sama sekali tak memiliki urgensi apapun.

Ia khawatir, pelaksanaannya jadi sumbu awal dari perpecahan di Ibu kota.

"Saya pastikan, itu (reuni 212) pasti ada agenda-agenda politik didalamnya. Saya pastikan, pasti ada orasi-orasi politik yang menjatuhkan Indonesia. Kami akan jaga ini semua," kata Budi.

Baca: Pengumuman Peserta Lolos SKD Kemenkumham Penjaga Tahanan DKI Jakarta, Download PDFnya Disini

Selain tak ada urgensi apapun, aksi reuni 212 memiliki kepentingan yang mengatasnamakan agama.

Bahkan, katanya, dengan adanya rencana pengibaran bendera HTI, dia menduga aksi 2 Desember besok adalah bentuk kepanjangan dari organisasi yang telah dibubarkan pemerintah tersebut.

"Paham khilafah yang bertentangan dengan pancasila. Ini aksi kepanjangan dari HTI. Mereka akan berdakwah tentang khilafah, dan Gubernur memberikan izin," jelasnya.