Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI, Bestari Barus meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tidak selalu menyerahkan urusan program kepada Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Namun lebih kepada melakukan konsolidasi internal para SKPD terkait dan fungsi kontrol berkelanjutan.

Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana lakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama proses pembangunan pengelolaan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF) di Sunter, Jakarta Utara 20 Desember besok.

Padahal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) belum diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Gubernur perlu ada konsolidasi internal SKPD dan melakukan fungsi kontrol, jangan semua diserahkan kepada TGUPP," kata Bestari saat dihubungi, Rabu (12/12/2018).

Bestari menuturkan, TGUPP yang seharusnya mempercepat pembangunan, namun mereka malah tidak mencerminkan namanya.

"TGUPP itu berisi orang-orang tim Gubernur untuk percepatan pembangunan tapi kok yang ada hanya memperlambat yang keluar dari mereka," tegas Bestari.

Baca: Markas Ormas di Jakarta Timur yang Dirusak Sekelompok Orang Kini Dipasangi Garis Polisi

Politisi Nasdem itu mengingatkan bahwa tahun 2021 nanti, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang wajib ditutup.

Sehingga proyek ITF Sunter harus dibangun sesegera mungkin.

Sebab, bila tempat pengelolaan sampah di Ibu Kota itu tak segera dibangun, maka DKI akan terancam kesulitan mengendalikan sampahnya sendiri.

Jakarta sendiri memproduksi sampah seberat 7.000 ton per hari, sedangkan ITF Sunter hanya sanggup menampung 2.000 ton sampah per harinya.

DKI masih perlu membangun setidaknya tiga ITF lagi supaya dapat menampung total keseluruhan produksi sampah hariannya.

"Kalau yang satu ini belum groundbreaking maka siap-siap tahun 2021 sampah itu tidak terkendali," kata dia.