Kursi Wagub Jakarta Masih Kosong, Fraksi NasDem DKI Usulkan Tokoh Asli Priok
Partai Gerindra dan PKS, yang memiliki jatah menggantikan kursi Sandiaga Uno belum juga menemukan titik temu.
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menyoroti pembahasan calon wakil gubernur DKI Jakarta yang berlarut-larut.
Partai Gerindra dan PKS, yang memiliki jatah menggantikan kursi Sandiaga Uno belum juga menemukan titik temu.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus menegaskan jabatan wakil gubernur DKI sebagai jabatan penting dan sangat mempengaruhi kinerja dari Pemprov.
Dengan anggaran APBD sebesar Rp 89 triliun di 2019, Gubernur Anies Baswedan bakal kewalahan memberikan persetujuan anggaran.
Sesuai perundangan, Bestari menjelaskan pemilihan dua nama diberikan kepara partai pengusung ke DPRD untuk kemudian diparipurnakan.
Dengan belum sepakatnya nama wagub diajukan, Bestari menilai hal itu gambaran ketidakdewasaan partai pengusung dalam berpolitik.
Baca: Padati Balai Kota DKI, Jakmania Tak Sabar Sambut Para Pahlawannya
“Wagub di DKI itu kan jabatan penting dan sangat mempengaruhi kinerja dari Pemprov dengan kekosongan itu. Sampai hari ini dua partai pengusung belum menunjukkan kedewasaan berpolitik. Sudah terlalu lama dan kelihatan tidak ada ujungnya,” kata Bestari saat dikonfirmasi, Sabtu (15/12/2018).
Bestari menekankan, kepentingan masyarakat banyak harus diutamakan dengan segera memilih wagub pengganti Sandiaga Uno yang kini menjawai Cawapres pasangan nomor urut 2.
Dengan adanya wakil, Bestari meyakini gubernur akan maksimal dalam menjalankan pemerintahan.
“Haruslah segera bersepakat. Banyak nama sudah bermunculan. Kalau memang dari Gerindra atau PKS tidak ketemu, kalau tidak bersepakat, bukalah peluang kepada nama lain, tokoh di DKI untuk diuji kelayakan,” kata Bestari.
“Nama lain sudah muncul menjadi alternatif Wagub jika dua partai pengusung tidak sepakat, terakhir ada nama pengusaha muda Erwin Aksa. Di kami (NasDem) ada juga tokoh muda Ahmad Sahroni. Tujuan akhirnya, bagaimana masyarakat mendapatkan wagub dan roda pemerintahan maksimal," kata Bestari.