TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai, uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang harus dijalankan oleh ketiga calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta, hanya formalitas.

Menurut Ujang Komarudin, dalam proses fit and proper test pasti sudah ada kesepakatan tertentu antara dua partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno saat Pilkada 2017 lalu, yakni PKS dan Partai Gerindra.

"Ya sebenarnya kalau di politik uji kelayakan dan kepatutan itu formalitas. itu hanya deal-dealan politik dan bargaining position kalau menurut saya," ujar Ujang Komarudin saat dihubungi, Jumat (1/2/2019).

Tiga cawagub DKI, yaitu Abdurrahman Suhaimi, Agung Yulianto, dan Ahmad Syaikhu, sudah melewati tahap awal fit and proper test.

Dalam waktu dekat, mereka dijadwalkan bakal mengikuti tahapan Focus Group Discussion (FGD) atau konsultasi publik bersama beberapa tokoh yang bisa memberikan masukan.

Baca: Soal Pilihan Cawagub DKI, Fraksi Nasdem: Ketua Umum Kami Telah Bisikkan Sesuatu

Setelah dua tahapan itu selesai, maka hanya dua nama yang akan maju untuk diajukan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan dilanjutkan ke anggota dewan untuk dilakukan pemungutan suara.

Bagi Ujang Komarudin, tahapan tersebut hanya cara Gerindra menarik ulur proses pemilihan, meskipun sebelumnya Gerindra sudah mengatakan legawa bila Cawagub DKI diberikan kepada PKS.

"Sekarang kan sudah terjadi tuh deal politik bahwa kader PKS yang maju. Sebenarnya kembali pada proses fit and proper itu hanya strategi Gerindra untuk melakukan bargaining position. Ibaratnya saya kasih tiket tapi tidak ada yang gratis, jadi saya lama-lamain," ulas Ujang Komarudin.

Ujang Komarudin memprediksi bila proses tak selesai sampai Pemilihan Presiden (Pilpres) pada April 2019 mendatang, bukan tak mungkin kandidat dapat berubah lagi. Bahkan, tak menutup kemungkinan kalau Gerindra juga akan mencalonkan kadernya.

"Celakanya kalau (pemilihan Wagub baru) nanti setelah pilpres, bisa berubah lagi walaupun sudah ada fit and proper. fit and proper itu tidak menjadi standar acuan dari nama-nama. Kalau diundur-undur peta politik akan berubah dan calon-calon juga akan berubah, dan bisa jadi akan diambil oleh Gerindra sendiri," paparnya.

Sebelumnya, PKS dan Gerindra menargetkan seleksi cawagub DKI akan tuntas dilaksanakan pada Februari 2019. (*)

Penulis: Anggie Lianda Putri