TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Santoso mengungkapkan alasan pihaknya kembali menolak usulan tarif Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta maupun Light Rail Transit (LRT) yang ditawarkan Pemprov DKI Jakarta.

Santoso mengatakan, pemaparan yang dilakukan oleh PT MRT maupun LRT kurang mendetil, sehingga DPRD DKI Jakarta meminta kelengkapan kajian mengenai tarif kedua kereta cepat tersebut.

Baca: Antusiasme Warga saat Jajal MRT Bersama Ibu Iriana Joko Widodo

Kajian tersebut meliputi potensi kenaikan subsidi yang bakal diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga besaran tarif setelah subsidi dapat diketahui.

"Dulu kan bilangnya tarif keekonomian MRT hanya Rp 18.000 (per orang). Tapi sekarang malah Rp 31.000. Sementara LRT dulu bilangnya hanya Rp 15.000 dan kalau disubsidi jadi Rp 5.000. Kenyataannya sekarang untuk tarif Rp 6.000 kami harus setujui subsidi Rp 35.000. Penjabaran itu yang tadi tidak ada," kata Santoso.

Selain itu, dirinya meminta PT MRT dan PT LRT melengkapi perhitungan subsidi, termasuk target pencapaian penumpang dalam jangka waktu lima tahun.

Sehingga dapat diketahui besaran subsidi yang bakal diberikan, sejalan dengan kenaikan jumlah penumpang tersebut.

"Selain itu kita minta dilampirkan transparansi pendapatan dari iklan. Karena kita dengar sudah ada agen organizing iklan yang berkontrak 20 tahun dengan MRT khusus untuk mengatur vendor yang mau beriklan. Itu sistemnya nanti seperti apa, itu juga tidak dijabarkan," tegasnya.

Lebih lanjut, penundaan pengesahan tarif MRT dan LRT ditegaskannya bukan disengaja. DPRD DKI Jakarta menurutnya sangat setuju dengan pengoperasian MRT dan LRT.

Tetapi seluruh perhitungan, mulai sekarang subsidi hingga biaya operasional kedua moda tersebut dapat dipaparkan dengan jelas.

"Kalau perlu nanti setelah dapat paparan detilnya kalau ada waktu lagi ya kita akan langsung ajukan ke rapim gabungan supaya cepat," tutupnya.

Ditemui bersamaan, Direktur PT LRT, Alan Tandiono menyebutkan, apabila tarif keekonomian LRT dipatok sebesar Rp 41.000 per orang, Alan menyebut pihaknya membutuhkan subsidi sebesar Rp 330 miliar agar tarif LRT bisa turun sampai Rp 6.000 per orang.

"Sehingga kami membutuhkan subsidi Rp 330 miliar dengan rincian Rp 120 miliar untuk listrik dan Rp 210 miliar untuk sarana dan prasarana," terangnya.

Baca: Jelang Integrasi MRT dan LRT, Penumpang JakLingko Naik Hampir Dua Kali Lipat

Asumsi besaran subsidi tersebut merujuk jumlah penumpang LRT yang tidak akan terlampau tinggi.

"Kami berasumsi jumlah penumpang hanya sebesar 14.225 orang perhari. Kami pun dengan jarak yang pendek seperti itu asumsinya pada jam sibuk bisa 50 persen dari itu," jelasnya.

Penulis : Dwi Rizki

Berita ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul : DPRD DKI Kembali Menolak Usulan Tarif MRT dan LRT, Pemaparannya Dianggap Kurang Detil