YLKI: LRT Palembang yang Sepi Penumpang Jangan Sampai Terjadi di MRT Jakarta
"Dibilang terlambat, tetapi putusan DPRD untuk menyetujui tarif MRT tetap kita hormati dan apresiasi," kata Tulus Abadi.
Editor: Choirul Arifin
Laporan Reporter Warta Kota, Dwi Rizki
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usai melewati perdebatan panjang bersama PT Moda Raya Terpadu (MRT), PT Light Rail Transit (LRT) Jakarta serta Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akhinya mematok tarif MRT sebesar Rp 8.500 per orang, sedangkan tarif LRT Jakarta sebesar Rp 5.000 per orang pada Senin (25/3/2019).
Kesepakatan tersebut dinilai Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menjadi langkah awal MRT untuk dapat melayani.
Tujuannya agar peristiwa tidak lakunya kereta bandara maupun LRT Palembang tidak kembali terulang di Ibu Kota.
"Dibilang terlambat, tetapi putusan DPRD untuk menyetujui tarif MRT tetap kita hormati dan apresiasi. Besaran tarif yang berbasis jarak atau distance based adalah skema tarif yang cukup fair dan akomodatif bagi konsumen," jelasnya dihubungi pada Selasa (26/3/2019).
Walau begitu, dirinya mengingatkan kepada PT MRT agar tidak jumawa lantaran banyak pihak menyebut MRT Fase 1 rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) sebagai solusi masalah transportasi Ibu Kota.
Baca: Kementerian Agama Kenaikan Visa Progresif Rp 7,5 Jutaan untuk Calon Jamaah yang Pernah Naik Haji
MRT Jakarta katanya harus bekerja optimal dengan didukung beberapa langkah strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti kebijakan rekayasa lalu lintas lewat pembatasan kendaraan pribadi di koridor yang dilewati MRT Jakarta. Sehingga, minat masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum dapat terpacu.
Baca: Penjelasan Karni Ilyas Tentang Alasan Rocky Gerung Sampai Tiga Kali Batal Tampil di ILC
Selain itu, YLKI mendesak agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat Dinas Perhubungan DKI Jakarta dapat menyediakan transportasi pengumpan sekaligus integrasi tiket. Sehingga masyarakat dapat dimudahkan dalam bepergian sekaligus pembayaran.
"Pemprov DKI Jakarta dan PT MRT Jakarta harus belajar dari Kereta Bandara dan LRT Palembang yang tidak beroperasi karena masih minim penumpang. Jangan sampai MRT Jakarta jadi seperti itu," jelasnya. (dwi)
