TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Light Rail Transit (LRT) yang menghubungkan kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan Rawamangun, Jakarta Timur itu tidak dapat beroperasi lantaran LRT belum terintegrasi dengan Transjakarta.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Proyek LRT PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Iwan Takwin.

Baca: Adhi Karya: Proyek LRT Jabodebek Kalahkan Rekor Dubai

Padahal, ditegaskannya, proyek pembangunan infrastruktur maupun kelengkapan LRT sudah mencapai 100 persen.

Walau begitu, pihaknya belum dapat melakukan uji coba publik maupun beroperasi penuh lantaran LRT Fase 1 rute Kelapa Gading-Velodrome itu belum terintegrasi dengan halte bus Transjakarta.

"Operasional hanya tinggal menunggu integrasi di Stasiun Velodrome dengan Halte bus Transjakarta Rawamangun. Penghubungnya skybridge (jembatan)," ungkapnya dihubungi pada Rabu (3/4/2019).

Apabila pembangunan jembatan penghubung yang membelah Jalan Pemuda Raya itu selesai dibangun, pihaknya akan segera melakukan uji coba publik pada pekan depan.

Uji coba katanya tidak hanya terkait pelayanan, tetapi meliputi sistem pembayaran elektronik menggunakan mesin tapping.

Uji coba sistem pembayaran tersebut katanya sengaja dilakukan agar sistem pembayaran dinyatakan siap ketika LRT beroperasi penuh.

Sehingga, peristiwa kegagalan sistem pembayaran tiket yang sebelumnya dialami oleh MRT Jakarta tidak terjadi.

"Pembangunan skybridge selesai sekitar akhir April ini (2019), jadi perkiraan awal Mei sudah uji coba dan beroperasi resmi," ungkap Iwan.

"Uji coba sistem tapping langsung dilakukan karena kita tidak ingin seperti MRT yang bermasalah pada taping mesin dan vending machine yang mengalami overload," tambahnya.

Bersamaan dengan hal tersebut, pihaknya telah mendapatkan rekomendasi kelayakan sarana dan prasana dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia.

Rekomendasi tersebut kemudian diteruskan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sebagai salah satu syarat terbitnya sertifikat izin operasional.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike meminta agar Pemprov DKI Jakarta memastikan kelanjutan LRT fase II.

Sebab, menurutnya LRT Velodrome-Kelapa Gading hanya sebuah hiasan lantaran hanya beroperasi sejauh enam kilometer.

Pasalnya, bukan hanya menyoal kenyamanan dan kemewahan, transportasi Ibu Kota harus dinilai efisien oleh warga.

Sehingga, keberadaan LRT bukan justru merugikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lantaran tidak diminati masyarakat.

"Misalnya orang cempaka putih mau ke Dukuh Atas melalui halte Rawamangun."

"Buat apa naik LRT, mendingan naik ojek langsung dari depan rumahnya ke halte Rawamangun."

"Jadi, kalau tidak diteruskan, LRT itu proyek merugi," katanya, yang dihubungi Warta Kota pada Rabu (3/4/2019).

Dihubungi terpisah, Ketua Dewan Trasnportasi Kota Jakarta (DTKJ), Iskandar Abu Bakar menyatakan, integrasi transportasi Ibu Kota mutlak dilakukan.

Bukan hanya infrastruktur, tetapi sistem pembayaran yang dapat memudahkan masyarakat ketika berganti moda transportasi.

Baca: Lintasan LRT Cawang-Cibubur Kini Tersambung

Oleh karena itu, dirinya berharap agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membentuk suatu badan pengelolaan tiket terkait integrasi MRT, LRT ataupun Transjakarta. Tujuannya agar pengelolaan tiket dapat dilakukan secara profesional dan independen.

"Integrasi tiket memudahkan masyarakat dalam menggunakan moda trasnportasi massal. Sehingga, masyarakat dapat meninggalkan kendaraan pribadi dan berpindah ke transportasi massal seperti di luar negeri, jadi pengelolaannya profesional," jelasnya.

Penulis : Dwi Rizki

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul : LRT Kelapa Gading-Velodrome Belum Bisa Beroperasi Dampak elum Terintegrasi