Sandiaga Diisukan Kembali Jadi Wagub DKI, PSI: Sandiwara Kekuasaan yang Menarik
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengomentari isu Sandiaga Uno akan menjabat kembali sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengomentari soal isu Sandiaga Uno akan menjabat kembali sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.
Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni tertawa saat mendengar isu tersebut. Menurutnya, akan menjadi hal yang menarik jika Sandiaga yang merupakan calon wakil presiden, kembali mengisi posisi di DKI Jakarta.
"Asik juga kalau Pak Sandi jadi wagub lagi ya. Benar-benar sandiwara kekuasaan yang menarik," ujar Antoni saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (22/4/2019).
Baca: Soal Peluang Sandiaga Kembali Jadi Wagub DKI, Ini Kata TKN Jokowi-Maruf
Berdasarkan hasil hitung cepat, PSI berada di posisi partai keempat dengan perolehan suara terbanyak di DKI Jakarta.
PSI menyatakan siap menjadi partai oposisi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"PSI siap mengawasi program-program Pak Anies. Semua program mereka akan kita awasi," tutur Antoni.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan tidak ada aturan yang melarang Sandiaga Uno dicalonkan kembali menjadi wakil gubernur.
Ya Monggo
Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid tak mempermasalahkan jika nantinya Sandiaga Uno kembali menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Namun, Hidayat mengatakan rangkaian Pilpres 2019 belum selesai dan pasangan Prabowo-Sandiaga masih berpeluang menjadi pemenang.
"Ya monggo saja kalau beliau (Sandiaga) mau. Tapi kan belum tentu beliau kalah dalam Wapres, kalau beliau nanti menang sebagai Wapres? Ini proses belum selesai," ucap Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2019).
Wakil Ketua MPR RI itu juga mengatakan kini semua pihak tengah fokus mengawal proses perhitungan suara Pemilu.
Baca: BERITA FOTO: Aceng Fikri Nikah Lagi, Kali Ini dengan Mojang Bandung
Termasuk, PKS yang masih menjaga proses rekapitulasi suara.
Terkait jabatan Wagub DKI Jakarta yang sampai saat ini masih kosong, Hidayat menegaskan hal itu merupakan wewenang DPRD untuk mengambil keputusan.
"Kami sekarang fokus pada penyelesaian masalah terkait dengan perolehan suara PKS dan presiden yang didukung PKS," katanya.
"Kami sedang maksimal hal itu dan itu fokus kami tentang Wagub sudah kami jelaskan bahwa bola sudah tak ada lagi di tangan kami, bola itu ada di DPRD," imbuhnya.