TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Dari puluhan korban luka yang dilarikan ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan, lima di antaranya adalah pelajar SMK.

Mereka mengalami luka tembak di bagian dada, pinggul, dan pantat.

Kelima pelajar tersebut mengaku berasal dari sebuah SMK, yang mengikut aksi unjuk rasa berakhir ricuh di bilangan flyover Slipi.

I, salah seorang di antaranya ikut demo bersama keempat temannya.

"Sekolah libur, saya ikut demo karena ingin perang," aku I yang bergegas meninggalkan rumah sakit seusai mendapat perawatan dari suster di IGD RS Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019).

Seusai menjalani perawatan, I beserta teman-temannya kembali melebur bersama peserta aksi yang secara tiba-tiba melintasi kawasan Abdul Muis, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Baca: Kapolri Sebut Anak-anak Muda Dibayar untuk Melakukan Aksi Provokator

Hingga pukul 14.48 WIB, jumlah korban yang berhasil ditangani RS Budi Kemuliaan mencapai 70 orang yang kebanyakan mengalami luka tembak.

Korban menangis

Sebelumnya, korban kericuhan aksi 22 Mei terus bertambah.

Kebanyakan dari mereka mengeluhkan sakit di bagian tenggorokan serta mata, akibat terkena gas air mata.

Salah satu korban gas air mata itu adalah Fikri (25).

Sejak kedatangannya ke IGD RS Budi Kemuliaan menggunakan ambulans, Fikri terus menerus nangis sambil memejamkan mata lantaran matanya sakit dan sulit dibuka.

Sembari dibantu suster yang terus berjaga di IGD sejak pagi, mata Fikri terlihat dibungkus baju putih yang tak lain merupakan baju yang dikenakan Fikri saat mengikuti demo.

"Mata saya, kenapa ini mata saya? Tolong!" teriak Fikri histeris.

Seorang suster berusaha menenangkan Fikri dengan mengatakan bahwa matanya terkena gas air mata.

"Iya, itu perih karena gas air mata," jelas suster.

Bahkan saat masih dalam penanganan, Fikri sempat menangis mencari ibunda tercinta.

"Mama, mama mana? Tolong!" tangis Fikri sembari terus ditenangkan oleh para suster.

Sekitar setengah jam, Fikri akhirnya dapat berdiri dan membuka matanya sembari terus menangis.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginformasikan sampai saat ini sudah ada enam korban meninggal dunia akibat kerusuhan dalam aksi tolak hasil Pemilu 2019 di sekitar Jalan MH Thamrin.

Keenam korban penembakan meninggal dalam aksi 22 Mei itu tersebar di empat rumah sakit di Jakarta.

Data korban aksi 22 atau korban penembakan versi Anies Baswedan ini ia terima dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

"Jadi kira-kira ada 200 orang luka-luka per jam sembilan pagi ini, dan ada sekitar enam orang tercatat meninggal," ujar Anies Baswedan di RS Tarakan, Cideng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019).

Gubernur Anies tinjau RS Tarakan untuk melihat langsung penanganan korban aksi 22.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti merincikan korban meninggal 1 di RS Tarakan, 2 di RS Pelni, 1 di RS Budi Kemuliaan, 1 di RS Mintoharjo, dan 1 di RSCM.

Namun, Widyastuti mengaku belum mengetahui penyebab meninggalnya keenam korban.

"Belum tahu secara pasti ya sebabnya. Sepertinya ada luka akibat benda tajam tumpul dan luka-luka lecet. Ada juga luka robek dan beberapa menembus ke pembuluh darah di paru-paru," ungkap Widyastuti.

Ada pun korban-korban ini merupkan pendukung Paslon Capres-Cawapres 02 yang mengepung kantor Bawaslu di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, sejak kemarin siang.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, pihaknya masih mengecek informasi enam korban tewas akibat kerusuhan di Jakarta pada Rabu (22/5/2019) dini hari.

"Masih dicek seputar itu, termasuk penyebab tewas dan identitasnya," kata Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi Wartakotalive.com, Rabu (22/5/2019).

Yang pasti, kata Dedi Prasetyo, polisi tidak dibekali peluru tajam dan senjata api saat mengamankan unjuk rasa yang berujung rusuh tersebut.

"Yang perlu disampaikan bahwa aparat keamanan dalam pengamanan unjuk rasa tidak dibekali oleh peluru tajam dan senjata api," tuturnya.

"Kita sudah sampaikan jauh-jauh hari bahwa akan ada pihak ketiga yang akan memanfaatkan situasi unras tersebut. Oleh karenanya masyarakat tidak perlu terprovokasi," sambung Dedi Prasetyo.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal menegaskan, aparat keamanan yang mengamankan aksi demonstrasi kelompok yang tak puas terhadap hasil Pemilu 2019, tidak akan dibekali senjata api dan peluru tajam.

Ia mengatakan, hal itu adalah Standard Operating Procedure (SOP) pengamanan aksi massa pada masa Pemilu 2019, yang diinstruksikan langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Hal itu disampaikan Iqbal saat konferensi pers di Media Center Kemenkopolhukam, Selasa (21/5/2019).

"SOP yang dimiliki oleh TNI dan Polri perlu kami sampaikan juga. Bahwa setiap pasukan pengamanan besok atau nanti malam atau kapan pun, sudah diinstruksikan oleh Kapolri dan Panglima TNI tidak dibekali dengan peluru tajam," tutur Iqbal.

"Saya ulangi, tidak dibekali peluru tajam. Kami pastikan. Jadi kalau besok ada penembakan dengan peluru tajam, bisa dipastikan bukan pasukan TNI dan Polri. Ada penumpang gelap," sambung Iqbal.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga mengatakan, seluruh aparat yang diterjunkan pada aksi 22 Mei nanti tidak dilengkapi dengan senjata beramunisi peluru tajam.

"Untuk itulah kami rapat di Menko Polhukam menyepakati hindarkan TNI-Polri dari senjata amunisi tajam. Tidak ada lagi sekarang amunisi tajam itu, dilarang. Berikutnya kita menghindari kontak langsung dengan massa," papar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto meminta TNI-Polri tetap mengedepankan sisi humanis dalam mengamankan KPU, Bawaslu, dan obyek vital lainnya.

Permintaan itu dilakukan jelang pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei pekan depan.

"Mengenai ancaman ada rencana menduduki dan bakal terjadi konflik dengan aparat keamanan, saya perintahkan polisi dan tentara senapan simpan dulu‎," ucap Wiranto saat memberikan pengarahan dalam acara Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 di Grand Paragon Hotel, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2019).

"Pakai pentungan saja. Itu pun kalau tidak perlu enggak usah," sambungnya.

Wiranto juga meminta Polri menerjunkan Pasukan Asmaul Husna khusus di KPU dan Bawaslu pada 22 Mei 2019, untuk mendinginkan suasana.

"Di KPU dan Bawaslu yang jaga pakai pasukan Asmaul Husna, yang pakai putih-putih. Keluar biaya tidak apa-apa yang penting bisa rangkul-rangkulan, jangan ada pentung-pentungan. Mudah-mudahan tidak ada konflik di sana," harapnya.

Pasukan Asmaul Husna sebelumnya pernah pula mengamankan aksi demonstrasi di depan Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019) pekan lalu.

Pasukan ini pertama kali dibentuk saat mengamankan Aksi Bela Islam 411 dan 212 pada 2016 silam.

Bukannya menenteng senjata, pasukan yang adalah anggota Brimob ini justru melengkapi diri dengan sorban dan peci putih. Sekilas penampilan mereka mirip tokoh agama.

Tim ini terdiri dari anggota Brimob pilihan dari berbagai daerah. Syarat menjadi anggota Asmaul Husna adalah hafal Asmaul Husna.

Mereka juga dituntut memiliki pemahaman agama yang baik dan mampu berzikir.‎

Dalam mengamankan aksi unjuk rasa, pasukan ini akan berbaur dan bersama pengunjuk rasa ikut salat serta berzikir bersama. (*)

Penulis: Vini Rizki Amelia