Polisi Berencana Tertibkan Lapak Tukang Pembuat Pelat Nomor Pinggir Jalan
Nampaknya tukang pelat nomor ini harus mulai bersiap-siap 'ganti lapak'. Pasalnya Ditlantas Polda Metro Jaya berencana untuk menertibkan
Editor: Fajar Anjungroso
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tukang pelat nomor memang kerap kita jumpai di pinggir jalan. Yang menggunakan jasa mereka pun cukup banyak.
Mulai dari pengguna motor yang membuat pelat nomor replika karena yang asli jatuh dan hilang, hingga pemilik mobil yang sengaja order untuk mengakali peraturan ganjil-genap.
Namun nampaknya tukang pelat nomor ini harus mulai bersiap-siap 'ganti lapak'. Pasalnya Ditlantas Polda Metro Jaya berencana untuk menertibkan para pembuat pelat nomor ini.
Kasi STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Arif Fazrulrahman, juga menyatakan kalau membuat pelat nomordi pinggir jalan itu tidak resmi.
"Karena material pelat dan lain sebagainya berbeda dengan yang dibuat oleh polisi dan hanya Polri yang berwenang membuat pelat nomor kendaraan," ujar Arif seperti dilansir laman NTMCPolri (29/7/2019).
"Bahkan pembuat pelat nomornya pun bisa dikenakan pidana, karena yang diperbolehkan membuat pelat nomor di pinggir jalan itu yang kondisinya mendadak dan penting, seperti hilang dan lain sebagainya," sambung Arif.
Sebenarnya hal terkait pembuatan pelat nomor (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) ini sudah ada aturannya.
Pada Undang-Undang Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 68 ayat (1) menyebutkan, pada dasarnya setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
Ketentuan lain terkait pelat nomor kendaraan (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) berdasarkan Pasal 68 ayat (3) sampai ayat (6) UU LLAJ yaitu:
(3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
(4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.
(5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Baca: Viral Pelat Nomor Palsu Terekam Kamera E-TLE, Ini yang Dilakukan Polisi
Ada pun peraturan Kepala Kepolisian Negara RI yang dimaksud adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012, Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (“Perkapolri 5/2012”).
Menurut Pasal 1 angka 10 Perkapolri 5/2012, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (“TNKB”) adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor, berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.
Itulah tanda kalau TNKB resmi meang hanya bisa diterbitkan oleh Polri.
Ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (5) Perkapolri 5/2012 yang mengatakan bahwa TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.
