Pakar Transportasi: Ganjil Genap Hanya Solusi Sementara Atasi Masalah Lalu Lintas Jakarta
Upaya pemerintah untuk memperluas wilayah ganjil-genap harusnya bersifat sementara dan jangan sampai justru mempersulit warga.
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar transportasi dari UGM, Muslich Zainal Asikin, mengatakan upaya pemerintah untuk memperluas wilayah ganjil-genap harusnya bersifat sementara dan jangan sampai justru mempersulit mobilitas masyarakat ibu kota bahkan hanya menguntungkan pihak tertentu.
Muslich menjelaskan bahwa Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah memiliki pilar kebijakan transportasi perkotaan yang terdiri dari peningkatan peran angkutan umum, manajemen dan rekayasa lalu lintas, penurunan polusi udara dan suara, transportation demand management.
Termasuk di dalamnya electronic road pricing (ERP) dan kebijakan perparkiran, serta pengembangan non-motorized transport yang mencakup pengembangan jalur pejalan kaki dan sepeda.
Baca: Jadwal The International 2019 Hari Kedua Babak Group Stage, Dimulai Pukul 08.00 WIB
Baca: Pidato Kenegaraan Jokowi akan Seperti Obama
Baca: Tim Quick Win Tancap Gas, Siapkan 33 Destinasi di Danau Toba
“Masyarakat jangan lupa bahwa pembatasan ganjil genap ini solusi sementara. Nantinya yang akan lebih permanen adalah ERP yang sekarang baru rampung masterplan-nya. Artinya, nanti masyarakat sendiri yang memilih mau lewat mana dengan konsekuensi membayar sejumlah uang,” katanya.
“Jangan sampai ada pihak yang diuntungkan tidak wajar dari perluasan ganjil genap ini karena ada moda transportasi umum yang lebih bisa mengakses wilayah ini. Jika ini terjadi, malah muncul potensi monopoli dan persaingan tidak sehat."
“Sekarang ada wacana perluasan wilayah ganjil genap, bagaimana solusinya agar mobilitas masyarakat tidak terganggu? Transportation mix of modes tidak hanya bicara soal moda atau alat transportasi, tapi juga akses,” ujarnya.
Muslich melanjutkan, sebagai salah satu moda transportasi umum yang sudah diakui dan diregulasi oleh pemerintah, wajar taksi online juga diperbolehkan beroperasi di wilayah ganjil genap seperti sarana transportasi umum lainnya.
“Kita semua ingin ada kebijakan transportasi perkotaan yang efektif, baik di Jakarta maupun di kota-kota di seluruh Indonesia,” ujar Muslich.