TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Depok dan Bekasi diisukan ingin bergabung dengan DKI Jakarta.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku heran.

"Baiknya gimana ya? Kenapa pada ingin gabung? Kita maju bersama ya," ucap Anies Baswedan kepada awak media, Kamis (22/8/2019).

Terlebih, DKI Jakarta selalu berkaca dari dua wilayah itu dalam menentukan upah sektoral.

"Secara perekonomian memang kawasan ini sudah terintegrasi, itu kenyataannya. Bahkan, Jakarta ketika menentukan upah sektoral melihat kesamaan antar wilayah," ujarnya.

Anies Baswedan pun tak ingin ambil pusing, ia mengaku akan menyerahkan seluruh keputusan tersebut kepada pemerintah pusat.

Apapun keputusan yang nantinya akan diambil oleh pemerintah pusat, Anies Baswdan menyebut, pihaknya akan mematuhi dan menjalankannya dengan taat.

"Tentang status tata pemerintahannya itu prosesnya di pemerintah pusat. Jadi keputusannya bukan wewenang DKI, tapi wewenangnya pusat," kata Anies di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

"Apabila pemerintah pusat memutuskan ada perubahan dalam pembagian tata pemerintahaan, kami akan taati," kata Anies Baswedan menjelaskan.

Anies Baswedan menjelaskan, sejatinya seluruh kepala daerah merupakan penyelenggara negara, dimana mereka harus mengedepankan kesetaraan, baik dari dari segi pelayanan kepada masyarakat maupun pembangunan kota.

"Saya selalu sampaikan kita sama-sama penyelenggara negara dimana hanya dalam administrasi pemerintahan dibagi dengan nama berbeda, satu di DKI dan satu lagi Provinsi Jawa Barat," kata Anies Baswedan.

"Tapi rakyat harus merasakan hal yang sama, pelayanan sama, pembangunan sama. Karena itu kita harus bekerja sama," kata Anies Baswedan.

Wali Kota Bekasi dan Depok Setuju Gabung Jakarta

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan, keinginan Kota Bekasi untuk masuk Provinsi DKI Jakarta tak relevan.

Menurut dia, isu pemekaran wilayah lebih ideal untuk pemerintahan tingkat dua atau kabupaten kota.

"Sama saja tidak relevan dalam konteks provinsi lebih relevan dalam pemerkaran daerah tingkat dua," kata Emil, sapaan akrabnya, saat ditemui usai Rapat Paripurna di gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Senin (19/8/2019). 

Hal serupa juga berlaku untuk wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya.

Menurut dia, pemekaran wilayah harus bertujuan untuk mempermudah masyarakat khususnya dalam urusan pelayanan publik.

"Ini juga kurang relevan (untuk jad provinsi) yang relevan itu pemekaran jadinya kabupaten kota, karena isu pemekaran itu ada pada pelayanan publik yang terlalu jauh yang terlalu repot," katanya.

Anies serahkan ke pemerintah pusat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara soal wacana Kota Bekasi masuk wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Ia pun menyebut, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan keputusan itu sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

"Begini, kita adalah sebuah negara kesatuan, pembagian wilayah adalah wewenang pemerintah pusat," ucapnya, Senin (18/8/2019).

"Jadi prosesnya bukan dengan DKI, tapi dengan pemerintah pusat," tambahnya menjelaskan.

Jika nantinya pemerintah pusat memutuskan Bekasi masuk ke dalam wilayah Jakarta, Anies pun menyebut, siap untuk mentaati keputusan tersebut.

Terlebih, Anies mengatakan, wilayah Jakarta dan sekitarnya, seperti Bekasi, Tangerang, dan Depok sudah terintegrasi secara ekonomi.

"Kalau itu keputusan pemerintah pusat ya kami jalankan. Itu kan keputusan lewat undang-undang dan Peraturan Pemerintah (PP), kami wajib melaksanakan," ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi melontarkan wacana soal wilayah Bekasi masuk ke Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut wilayah Jakarta Tenggara.

Rahmat menilai gagasan Jakarta Tenggara ini sudah ada dan pernah muncul. Wilayah Bekasi yang memang lebih dekat dengan Jakarta sangat identik baik dari segi kultur dan budaya di masyarakatnya.

"Ada yang gagas (wilayah Bekasi) jadi Jakarta Tenggara, karena kesamaan kultur, budaya," kata Rahmat saat dijumpai di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Jumat (16/8/2019).

Pasalnya, sejak dulu masyarakat Bekasi dengan Jakarta sudah saling bersinggungan dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, dari segi kebijakan pemerintah dua wilayah beda provinsi ini juga saling keterkaitan.

"Pada intinya kalau untuk mempercepat proses kesejahteraan, pembangunan, sah-sah saja, cuma mungkin Bekasi itu lebih identik dengan Jakarta," imbuhnya.

Meski begitu, gagasan ini tentu bukan ranah dia sebagai Wali Kota Bekasi. Sebab, kebijakan perluasan suatu wilayah atau pemekaran daerah baru merupakan wewenang DPR-RI untuk merubah undang-undang.

"Ya kan keputusan merubah UU ada di DPR RI, artinya itu keputusan politik. Kalau politiknya setuju dan jalan yaa berubah," tegas dia.

Jika gagasan Jakarta Tenggara benar terealisasi, pria yang akrab disapa Pepen ini yakin percepatan pembangunan dan kesejahteraan di wilayah Bekasi akan semakin pesat.

Hanya saja kata dia, ada persoalan politik dimana Bekasi, sebagai daerah otonomi sudah terbiasa memilih DPRD dan Wali Kotanya sendiri. Berbeda dengan DKI Jakarta yang wilayah tingkat kotanya merupakan daerah administratif.

"Kalau percepatan pembangunan DKI-kan besar, hanya saja pada persoalan politiknya, persoalan DPRDnya dan persoalan kepala daerahnya, pastikan merubah undang-undang tentang pembentukan Kota Bekasi (menjadi Jakarta Tenggara)," ujarnya.

Wali Kota Depok ingin gabung Jakarta

Wali Kota Depok  Mohammad Idris angkat bicara soal wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya.

Dirinya mengaku lebih baik Kota Depok masuk ke Provinsi DKI Jakarta dari sisi bahasa.

“Kalau saya milih dari sisi bahasa, saya lebih memilih bahasa Jakarta, karena saya nggak bisa bahasa sunda,” ujar Idris pada wartawan, Selasa (20/8/2019).

Idris juga menjelaskan, Kota Depok secara bahasa hampir memiliki kesamaan bahasa dengan DKI Jakarta, yakni rumpun Melayu Depok atau yang sering disebut betawi ora.

“Tidak disebut betawi karena betawi sudah trademark dari Jakarta. Makanya depok ini dalam SK Gubernur disebut sebagai rumpun melayu depok,” ucapnya.

Namun, dari sisi kewilayahan menurut Idris Kota Depok baiknya tidak lepas dari Provinsi Jawa Barat.

 “Ya baiknya tetap Jawa Barat, kalau dilihat dari sisi kewilayahannya ya,” kata Idris singkat.

• UPDATE Viral Video Mesum Vina Garut: Curhat V Soal Suami Terus Minta Hingga Terpaksa Menikmati

• Slank Luncurkan Album Terbaru Bertajuk Slanking Forever

• Sedekah Air untuk Warga Cibarusah, ACT Terjunkan 13 Mobil Truk Tangki

Idris menilai, pembentukan provinsi baru seperti wacana Provinsi Bogor Raya harus melalui sejumlah tahapan dalam waktu yang cukup lama.

Bahkan, ia menyarankan sebelum keluar wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya, ada baiknya apabila Pemerintah Kota Bogor menyelesaikan masalah terkait pemisahan wilayah yang sudah lama jadi perbincangan.

"Pemecahan wilayah yaitu Bogor barat dan timur dan lain-lain saja belum, selesaikan dulu permasalahan ini, sebelum berwacana," ujarnya. (KOMPAS.com/TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)