Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengantisipasi keputusan pemerintah pusat memimdahkan ibu kota pemerintahan negara dari Jakarta ke sebagian wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Dengan posisi baru DKI Jakarta nantinya yang hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi dan bisnis, pembangunan di kota metropolitan tetap harus diperhatikan.

Masri Ikoni, Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia, mengatakan akan ada perubahan besar di DKI Jakarta jika pemindahan ibukota jadi direalisasikan.

"Kalau ibukota pindah, Jakarta menjadi pusat bisnis dan hiburan. Kita akan menghadapi banyak pendatang. Kalau teman-teman tidak mempersiapkan diri, apakah kita harus menolak atau bagaimana," kata dia, di sekretariat GPII, Menteng, Rabu (2/10/2019).

Baca: Ketua DPR Puan Maharani Punya Total Kekayaan Rp 363,37 Miliar, Utangnya Rp 49,7 Miliar

Sementara itu, mantan Ketua GPII Ahmad Sulhi, mengungkapkan, ada sejumlah permasalahan di DKI yang harus dibenahi. Permasalahan itu menyangkut penanggulangan banjir, mengatasi kemacetan dan pengelolaan sampah.

Baca: Sudah Dicabuli Ayah Tirinya, N Harus Terusir dari Rumah Oleh Ibu Kandungnya karena Tuduhan Pelakor

Menurut dia, sampah seharusnya dikelola secara maksimal sehingga bermanfaat. Bahkan, jika sampah itu dapat dikelola, kata dia, dapat menguntungkan dan menjadi aset untuk pembangunan Jakarta.

"Kenapa sampah karena memang fokus menghilangkan sampah tidak terjadi pada tataran aturan, Perda. Sampah itu mestinya menjadi aset. Ini berbeda dengan di Surabaya," tambahnya.

GPII merayakan ulang tahun ke-74 pada Rabu kemarin, ditandai dengan penyelenggaraan diskusi publik bertajuk "Bergerak Membangun DKI Jakarta yang Lebih Baik".