TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Prasetyo Edi Marsudi kembali terpilih sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta.

Selain menyambut positif hasil tersebut, Ketua Presidium Komite Mahasiswa Nusantara untuk Demokrasi, Ahmad Boim mengatakan pihaknya siap mengawal kebijakan anggaran.

Baca: Pimpinan DPRD Jakarta Dilantik, PSI Minta Pembahasan Anggaran 2020 Lebih Berkualitas dan Tak Molor

“Tentu akan kami kawal kebijakan-kebijakan yang membangun Jakarta. Terutama kebijakan anggaran yang bebas korupsi itu harus diawali dari penegakan hukum dan pembangunan ekonomi yang pro rakyat,” kata Ahmad Boim dalam keterangannya Kamis (3/10/2019).

Menurut Boim, pertumbuhan pembangunan yang sekarang tengah digagas pemerintah daerah perlu ada sinergitas dari sejumlah unsur.

Sehingga, setiap kebijakan anggaran yang diputuskan kata dia, harus pro rakyat.

“Itu yang akan kami cermati, arah pembangunan yang bersih dan sehat yang kami inginkan,” jelasnya.

Boim menambahkan, saat ini Prestyo sendiri merupakan tokoh yang sudah lama berpetualang dalam politik.

“Tanpa adanya pengawasan tidak akan berjalan baik arah pembangunan,” ujarnya.

Dia mengakui, pekerjaan rumah untuk wakil rakyat periode baru adalah segera melakukan pembahasan anggaran kegiatan tahun 2020.

Sehingga, dengan waktu yang tersisa 3 bulan mampu menyusun program yang berpihak kepada masyarakat.

“Harus diingat penyusunan anggaran tetap memprioritaskan hak warga Jakarta,” ucapnya.

Bukan itu saja, kata Boim, kinerja DPRD periode 2019-2023 harus maksimal.

Sehingga, mereka harus memberikan contoh kepada masyarakat kalau masalah hukum dan ekonomi adalah hal paling mendasar.

Baca: Mahasiswa Desak Jokowi Terbitkan Perppu KPK Hingga Bantah Pecah Kongsi dengan BEM SI

“Untuk itu kami akan mengawal kebijakan anggaran yang bebas dari korupsi,” ujarnya.

Boim juga berharap, kepentingan golongan maupun pribadi harus dikesampingkan. Mengingat Jakarta saat ini sudah dihuni sampai 13 juta penduduk. “Harus dikesampingkan kepentingan yang sifatnya pribadi. Dahulukan kepentingan masyarakat,” ucapnya.