TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yayasan Kerja Indonesia Jaya (YKIJ) dan Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) menandatangani nota kesepahaman untuk Program Indonesia Merekat, yang dilaksanakan di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama tersebut dilakukan di Kantor Pusat LAI di Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (10/10/2019.

Menurut Ketua Umum DPP Lembaga Aliansi Indonesia, Djoni Lubis, kerja sama ini memiliki visi, misi, dan punya tujuan untuk mendukung pemerintah yang sah.

“Siapa pun pemerintahnya, tidak boleh diganggu. Pemerintah yang sudah didukung rakyat harus kita selamatkan. Dalam situasi seperti sekarang ini, pemerintah perlu dukungan masyarakat yang bersatu. Salah satunya bagaimana mencerdaskan masyarakat untuk menangkal hoax,” kata Djoni, purnawirawan Mayor Jenderal TNI AD.

“Tapi kita punya misi. Misi kita mencermati, menyikapi, mengawal kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta mengawal APBN dan APBD. Bila ada segelintir pejabat negara yang menyalahgunakan jabatannya, aliansi tidak segan-segan melaporkan ke instansi terkait,” kata Djoni lagi.

Sementara itu Ketua Harian Yayasan Kerja Indonesia Jaya, Denny D. Kustia menjelaskan, bahwa yayasan ini sudah tersebar di seluruh Indonesia, jaringannya luas. Kerjasama ini untuk monitoring, membantu di bidang sosial dari luar sisi pemerintah.

“Masalah dari mana datangnya bantuan itu sepandai-pandainya kita nantinya mencari, baik dari swasta maupun dari CSR,” ujar Denny.

Dia juga mencontohkan kerjasama yang akan dilakukan tersebut, misalnya tidak semua desa di Indonesia terjamah oleh pemerintah pusat, maka membangun bisa dengan mendapatkan dana hibah pembangunan infrastruktur desa.

“Tentunya kita ingin berkolaborasi dengan serius. Program kerja sama dengan LAI berdurasi 3 Tahun, namun program kita sendiri dilakukan selama 5 tahun. Ada yang namanya Cahaya Indonesia, yaitu untuk membantu penerangan listrik di desa-desa terpencil,” ujar Denny lagi.