TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan kunjungan kerja perdana usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam giat kerjanya itu, Edhy membuka ruang dialog bersama nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke, Jakarta Utara.

Edhy mengaku ingin sekali hadir memimpin pembelaan terhadap nasib nelayan karenanya segala bentuk aspirasi akan didengar kemudian diaplikasikan.

"Kesempatan ini saya harapkan kunjungan pertama dan bukan yang terakhir. Saya akan bangun komunikasi dua arah. Bapak jangan lihat saya sebagai menterinya, tetapi lihat sebagai orang tempat bapak mengadu. Tugas saya sesuai perintah presiden, memperbaiki komunikasi dengan para nelayan, komunikasi bukan hanya di telepon," tegas Edhy di lokasi, Senin (28/10/2019).

Edhy menjelaskan perbaikan komunikasi yang dimaksud diantaranya permasalahan izin kapal, alat tangkap, hingga biaya.

Baca: Pembinaan Usia Muda Harus Diprioritaskan, Bung Kusnaeni Siapkan Konsep JOSS

Baca: Incar Segmen Anak Muda, Daihatsu Beri Kode Bakal Produksi SUV Baru di Indonesia

“Jadi mari kita jadikan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) tempat curahan hati para nelayan dan juga pelaku usaha. Itu yang ingin kami dengar dari bapak-bapak sekalian. Silakan bapak datang ke kantor kami, di Gambir. Itu rumah bapak ibu semua, bukan rumah pejabat. Saya hanya petugas di bidang sektor bidang kelautan dan perikanan," ujar Mantan Ketua Komisi IV DPR RI ini menambahkan.

Dirjen Perikanan Tangkap KKP M Zulficar Mochtar menambahkan permasalahan yang juga penting bagi nelayan yakni jaminan asuransi.

Menurutnya, perlu kesadaran dari nelayan untuk patuh membayar pajak sehingga saat ada insiden asuransi tersebut bisa dipergunakan.

“Masa beli rokok saja bisa tetapi bayar asuransi Rp 60 ribu setahun sulit. Itu untuk anda juga kok,” paparnya.