TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegur jajarannya terkait gendutnya anggaran belanja alat tulis kantor yang diusulkan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.

Teguran itu disampaikan secara luas dan terbuka ketika Anies memberikan arahan dalam pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020 pada 23 Oktober lalu.

Arahan ini kemudian ditayangkan dalam kanal YouTube Pemprov DKI Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Dalam memberikan arahannya, sesekali dia menyelipkan bahasa Inggris.

Baca: Dikritik soal Anggaran, Anies Sebut Politikus PSI Orang-orang Baru dan Sedang Cari Panggung

Baca: Anies Baswedan Berikan Balasan Nylekit Saat PSI Soroti Anggaran Janggal Pemprov DKI Jakarta

Kala itu, Anies menampilkan tabel hasil pemetaannya terhadap pos-pos belanja ATK yang kegendutan. Hasilnya, bolpoin jadi ATK yang paling banyak makan duit dalam rancangan KUA-PPAS 2020.

"Bolpoin Rp 635 miliar, Bapak dan Ibu sekalian," ujar Anies dengan nada heran. Ia kemudian mencontohkan bahwa pengadaan inventaris ATK tak perlu seboros itu.

"Mau contoh? Di ruangan ini saya punya 3 laser pointer. Masih mau belanja lagi? Saya tanya, yang bikin ini siapa? Bapak dan Ibu kirimkan uang itu ke mana?" kata Anies.

"Persis. Kirimkan saja uang itu ke pabrik-pabrik itu. Lalu kita bilang, 'iya kami menghadirkan keadilan sosial'. Ini baru di ruangan ini nih, belum nanti di kantong-kantong kita semua. Stop doing this!" tambahnya dengan nada tegas.

Ia lalu menyoroti usulan pengadaan komponen-komponen ATK lain yang juga tak masuk akal.

Ada anggaran pengadaan kertas F4, A4, dan folio yang totalnya mencapai Rp 213 miliar.

Ada pula anggaran pengadaan tinta printer hingga Rp 407 miliar serta pita printer Rp 43 miliar.

Masih ada juga komponen lain yang seluruhnya di atas Rp 3 miliar.

"What is going on, Bapak dan Ibu? Apa yang sedang terjadi ini?" Anies bertanya.

"Stabilo Rp 3 miliar, Bapak dan Ibu," katanya lagi.

Ia kemudian membandingkan dengan pengalamannya ketika bekerja di mancanegara.

Alat tulis kantor, kata Anies, merupakan tanggung jawab pribadi karena memang perlengkapan wajib siapa pun pegawai.

Anies tak habis pikir dengan bengkaknya anggaran belanja ATK yang ia soroti.

"Ini dahsyat, Bapak/Ibu. Penghapus Rp 31 miliar, coba. Ini kalkulator, memang tahun ini enggak punya kalkulator begitu, (sampai) kita mau belanja Rp 31 miliar (untuk) kalkulator?" ungkapnya.

Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu mengaku sadar bahwa potensi anggaran irasional macam itu bisa lolos karena tidak disisir secara jeli.

Jika lolos, "dosa" tersebut disumbang secara bersama-sama, termasuk ia sebagai kepala daerah.

"Ujungnya, saya (juga) yang meloloskan. Kita-kita semua ini yang meloloskan. Gubernur ikut meloloskan. Makanya, kita petani (petakan) satu-satu," tutup Anies.

Anggaran plafon

Gubernur DKI Anies Baswedan rupanya juga sudah menyoroti pembengkakan anggaran dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.

Dalam dokumentasi arahan kepada jajarannya yang diunggah melalui kanal YouTube Pemprov DKI Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Pengarahan itu sebenarnya dilakukan pada 23 Oktober dan dilakukan secara tertutup, khusus untuk jajaran internal Pemprov dan Pemkot lima wilayah.

Di dalam video itu, Anies mengoceh soal bengkaknya anggaran belanja alat tulis kantor (ATK).

Tak tanggung-tanggung, secara jumlah, anggaran belanja ATK tahun 2020 meroket hingga Rp 1,6 triliun, dari tahun 2019 sebesar Rp 349 miliar.

"Dari 349 miliar, tahun depan Rp 1,6 triliun, abracadabra atau bagaimana? Bagaimana kita menjelaskannya, Bapak Ibu sekalian? Sekarang pertanyaan saya tadi. Who gets what, why, when, where, how much tadi, coba, jelaskan!" kata Anies sambil menayangkan tabel perbandingan anggaran belanja ATK 2019-2020.

Bengkaknya anggaran tersebut, menurut Anies, tak ubahnya tindakan bunuh diri.

"Ini namanya self humiliation. Ini namanya mempermalukan diri sendiri," ujarnya.

"Kita saja, kalau anak kita tanya di rumah nih, 'Bu, Pak, apa sih itu yang ditulis di koran katanya ada Rp 1,6 triliun?', bisa jawab tidak Bapak dan Ibu sekalian?" Anies menambahkan.

Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu lalu menyoroti anggaran belanja ATK oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur yang melonjak 836,8 persen.

Angka itu hanya "lebih baik" daripada lonjakan anggaran Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di lima wilayah kota sebesar 3.900-6.547 persen, dari rata-rata Rp 182-317 juta (2019) menjadi Rp 9,8-13 miliar (2020).

"Ini jelasin, deh 800 persen peningkatannya," ucap Anies singkat.

Ia kemudian memerintahkan jajarannya agar mengoreksi anggaran belanja ATK yang tak masuk akal tersebut. Jika tidak, Anies menyatakan bakal mencopot anak buahnya itu.

"Bapak, Ibu sekalian. Ini, Bapak dan Ibu ulangi, you are out. Out, Pak. Karena kita tidak bisa menjelaskan ini kepada diri sendiri, tidak bisa menjelaskan ini kepada publik, apalagi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Enggak bisa kita jelasin ini," kata Anies.

Perbaiki sistem e-budgenting

Anies Baswedan mengungkapkan ada masalah dalam sistem e-Budgeting yang diwariskan oleh Gubernur DKI sebelumnya.

Karena itu, dia sedang berusaha memperbaiki sistem tersebut.

Hal ini ia lakukan agar gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan dirinya di periode selanjutnya tidak lagi mewariskan sistem tersebut.

Dijelaskan Anies, sejak ia menjabat sebagai orang nomor satu di DKI pada 2017 lalu, sistem peninggalan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ini kerap kali menimbulkan angka-angka aneh dalam anggaran DKI Jakarta.

Sebab, Anies menganggap, sistem e-Budgeting ini tidak mampu melakukan verifikasi secara otomatis.

"Sistem sekarang ini sudah digital, but not a smart system. Itu hanya digital saja, tapi mengandalkan orang untuk me-review," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.

"Itu sudah berjalan bertahun-tahun. Karena itu ini akan diubah, tidak akan dibiarkan begitu saja. Let's do it in a smart way," tambahnya menjelaskan.

Menurutnya, sistem baru yang akan dibangun ini, nantinya akan langsung memberikan sinyal peringatan apabila angka yang diinput tidak masuk akal.

"Begitu ada masalah langsung menyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal langsung muncul warning," kata Anies.

Dengan demikian, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini yakin, sistem ini mampu mengatasi permasalahan kejanggalan nilai anggaran yang ditemui dalam setiap pembahasan APBD dalam beberapa tahun belakangan ini.

"Jadi begitu banyak algoritma yang harus ada di dalam sistem sehingga digital system is a smart system. Hari ini sistemnya digital tapi it's not a smart system," tuturnya.

Seperti diketahui, e-Budgeting sendiri merupakan sistem penganggaran digital peningalan Ahok semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2016 lalu.

E-Budgeting ini adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah.

• Sisihkan Nama Tenar, Penyerang Jebolan PPLP Maluku Utara Punya Tekad Bersama Timnas U-19

• DKI Masih Pakai Sistem e-Budgeting Peninggalan Ahok, Anies Baswedan: Setiap Tahun Muncul Angka Aneh

• Jarang Tersorot, Ternyata 8 Artis Ini PNS & Ada yang Punya Jabatan Tinggi

Saat itu, DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang pertama kali menerapkan sistem penganggaran ini secara penuh.

Sistem ini pun diyakini mampu meminimalisasi korupsi dan menghemat anggaran hingga Rp 4 triliun.

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pun sempat memberikan pujian terhadap sistem yang diwariskan Ahok ini lantaran masyarakat bisa ikut melalukan kontrol dan koreksi terhadap anggaran DKI Jakarta.

Temuan PSI

PSI menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS. Mulai dari anggaran Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon.

Lalu, PSI juga menemukan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Setelah viral di media sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menutup website link rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta pada website apbd.jakarta.go.id.

Padahal awalnya website itu bisa dibuka publik.

Namun, sejak Selasa (29/10/2019) malam, website itu tidak bisa diakses kembali.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anggaran Alat Tulis Sampai Rp 1,6 Triliun, Anies: Bapak, Ibu, You're Out" dan "Temukan Anggaran Fantastis Belanja ATK Anak Buahnya, Anies: What is Going On?"