Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Dikritik soal Anggaran, Anies Sebut Politikus PSI Orang-orang Baru dan Sedang Cari 'Panggung'

Menurut dia, kritikan dari PSI itu sebagai ajak pihaknya cari panggung sebagai anggota fraksi baru.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Dikritik soal Anggaran, Anies Sebut Politikus PSI Orang-orang Baru dan Sedang Cari 'Panggung'
Kompas.com/Ryana Aryadita Umasugi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai meresmikan JakGrosir di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Minggu (22/9/2019). KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGI 

Dengan demikian, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini yakin, sistem ini mampu mengatasi permasalahan kejanggalan nilai anggaran yang ditemui dalam setiap pembahasan APBD dalam beberapa tahun belakangan ini.

"Jadi begitu banyak algoritma yang harus ada di dalam sistem sehingga digital system is a smart system. Hari ini sistemnya digital tapi it's not a smart system," tuturnya.

Seperti diketahui, e-Budgeting sendiri merupakan sistem penganggaran digital peningalan Ahok semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2016 lalu.

E-Budgeting ini adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai meresmikan JakGrosir di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Minggu (22/9/2019). KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai meresmikan JakGrosir di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Minggu (22/9/2019). KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGI (Kompas.com/Ryana Aryadita Umasugi)

 Sisihkan Nama Tenar, Penyerang Jebolan PPLP Maluku Utara Punya Tekad Bersama Timnas U-19

 DKI Masih Pakai Sistem e-Budgeting Peninggalan Ahok, Anies Baswedan: Setiap Tahun Muncul Angka Aneh

 Jarang Tersorot, Ternyata 8 Artis Ini PNS & Ada yang Punya Jabatan Tinggi

Saat itu, DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang pertama kali menerapkan sistem penganggaran ini secara penuh.

Sistem ini pun diyakini mampu meminimalisasi korupsi dan menghemat anggaran hingga Rp 4 triliun.

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pun sempat memberikan pujian terhadap sistem yang diwariskan Ahok ini lantaran masyarakat bisa ikut melalukan kontrol dan koreksi terhadap anggaran DKI Jakarta.

Berita Rekomendasi
Sumber: Kompas.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas