Diajak 'Berantem' oleh Politikus Gerindra Gara-gara Kritik APBD DKI, Ini Respon Willam PSI
Bahkan, Inggard menyebut, politisi muda PSI itu tidak memiliki tata krama dalam menyampaikan aspirasinya.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Viralnya anggaran belanja lem aibon Rp 82,8 miliar di pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), ditanggapi DPRD DKI Jakarta.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Inggard Joshua mengkritik anggotanya, dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana di sela rapat untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Politisi Gerindra ini menyentil William lantaran kerap mengkritisi rancangan anggaran yang disusun Pemprov DKI di luar forum resmi.
Bahkan, Inggard menyebut, politisi muda PSI itu tidak memiliki tata krama dalam menyampaikan aspirasinya.
"Kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi. Asprirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan," ucapnya, Kamis (31/10/2019).
• William Aditya Sarana, Politisi Muda Kritisi Anggaran Fantastis di DKI, Punya Rekam Jejak Mentereng
Jika ingin mengkritisi usulan anggaran yang dibuat oleh Pemprov DKI, Inggard pun menyarankan William mengemukakannya dalam rapat anggaran dengan eksekutif.
"Ketika ada pertanyaan tolong dicatat, dicatat dan kita bahas nanti," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
"Saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem ya berantem di ruangan ini, jangan berantem di luar," tambahnya menjelaskan.
Untuk itu, Inggard mengingatkan anggota dewan termuda itu untuk lebih menjaga sikap dan tata kramanya dalam menyampaikan pendapatan di muka umum.
"Khususnya pada saudara William, saya berharap bukannya enggak boleh ngomong di koran atau tv. Boleh saja, tapi harus jaga tata krama, ini kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif pada legislatif," kata Inggard.
Terakhir, Inggard pun mengingatkan William bahwa DPRD dan Pemprov DKI merupakan mitra yang harus saling bersinergi di antara keduanya.
Sehingga bila ada kritik dan saran sebaiknya disampaikan dalam forum antar kedua instansi agar tidak menimbulkan kesan saling tuduh.
"Eksekutif itu mitra kita, kalau perlu kita ngomong di dalam. Jadi enggak ricuh dan bilang enggak pantas ini," tuturnya.
Tanggapan William
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana menanggapi teguran yang disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Inggard Joshua.
William menilai, transparansi anggaran merupakan harga mati yang harus diketahui oleh masyarakat.
“Diterima saja kritik bang Inggard. Saya juniornya, jadi saya terima nasihatnya, dan saya harus banyak belajar dari beliau,” ujar William saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).
• Atta Halilintar Buka Suara soal Gosip Liza Aditya, Pakar Ekspresi Temukan Kejanggalan: Ambigu!
William mengatakan, berkaca pada pengalaman Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Pemprov DKI selalu mengunggah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di website.
Dokumen itu diunggah sejak masih dibahas di setiap komisi-komisi DPRD DKI dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Masyarakat juga bisa mengaksesnya melalui website resmi, apbd.jakarta.go.id.
“Kalau diunggah saat semua sudah selesai buat apa kami kritisi, udah telat dong. Apalagi kalau (diunggah) setelah diketok (disetujui). Jadi, ngapain kami teriak-teriak, justru teriaknya (bantahnya) sekarang saat pembahasan,” kata William.
Menurut William, posisi PSI di DPRD DKI Jakarta memang bertugas untuk mengkritisi dan memprotes kebijakan pemerintah daerah bila menemukan kejanggalan dalam penganggaran.
• Kronologi Pembunuh Bayaran Disewa Istri dan Selingkuhan Tertangkap, Sembunyi di Pulau Kecil Maluku
Wiliiam akan tetap teguh dalam mengawasi anggaran ke depan meski dikritik politikus senior.
“Intinya kami jalani sajalah mengalir ke depannya, sudah digebuk-gebukin (dikritik) dan babak belur ini saya,” katanya.
Inggard Joshua ‘menyemprot’ anggota William Aditya Sarana karena dianggap tidak berwibawa menjadi anggota legislator.
Politisi dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia (Gerindra) itu meminta kepada William untuk menjaga harga diri dan tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi.
• William Aditya Sarana, Jatuh Cinta di Politik Sejak SMA Tapi Sempat Ditolak Keluarga saat Jadi Caleg
Dalam kesempatan itu Inggard mengingatkan William yang merupakan politikus junior yang baru duduk di DPRD DKI Jakarta, agar hanya berbicara di publik melalui media jika diperlukan, dan harus melihat konteks yang akan dibahas.
“Khususnya pada saudara William, Anda ini kan baru ,saya berharap bukannya nggak boleh ngomong di koran atau di tv, itu boleh saja. Tapi harus jaga tata krama, itu kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan eksekutif kepada legislatif (rancangan),” ujarnya.
• Kenaikan UMP DKI Jakarta Zaman Basuki Tjahaja Purnama Hingga Anies Baswedan, Ahok Pernah Naikan 15%
Anggaran Tak Wajar
Pemprov DKI Jakarta yang menganggarkan lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar menjadi sorotan publik dan jadi tranding di media sosial.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana yang pertama membuat anggaran tersebut menjadi viral.
Menurut Pemprov DKI Jakarta dana anggaran tersebut masih dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).
Hal tersebut belum bisa dibilang menjadi APBD DKI Jakarta tahun 2020.
Meski demikian, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta tetap meminta adanya transparansi proses pembuatan KUA PPAS hingga menjadi APBD 2020.
Adanya transparansi, tidak akan menimbulkan kecelongannya rakyat untuk mengawasi uang rakyat.
Dirangkum TribunJakarta.com dari berbagai sumber, berikut sejumlah anggaran Pemprov DKI Jakarta yang dinilai tak wajar.
• Kenaikan UMP DKI Jakarta Zaman Basuki Tjahaja Purnama Hingga Anies Baswedan, Ahok Pernah Naikan 15%
1. Lem Aibon Rp 82,8 Miliar
Anggaran pengadaan lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar yang diajukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020 membuat geger warga ibu kota.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana yang pertama memunculkan anggaran tersebut di media sosial.
"Murid di sekolah DKI Jakarta disuplai 2 kaleng lem aibon setiap bulannya. (Beli lem aibon 82 Miliar," tulis William dalam akun facebooknya.
Ia pun menantang akan buka-bukaan soal anggaran di DKI Jakarta.
Sebab, ia menyebut sampai saat ini publik belum bisa mengakses dokumen APBD 2020 di website apbd.jakarta.go.id.
"Padahal pembahasan anggaran sudah dimulai di DPRD," kata William.
• Demo UMP DKI Jakarta - Sebut Anies Tak Berani Langgar PP No 78 Tahun 2015, KSPI: Ahok Lebih Berani
2. Pulpen Rp 123,8 Miliar
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menemukan kejanggalan dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020 yang diajukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Setelah sebelumnya membongkar anggaran Rp 82,8 miliar untuk pengadaan lem aibon, kini PSI kembali menemukan anggaran pengadaan pulpen yang nilainya mencapai Rp 123,8 miliar.
"Ini yang juga ramai, pengadaan bolpoin di SDN Jakarta Timur harganya Rp 123,8 miliar," ucap anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana, Rabu (30/10/2019).
Dijelaskan William, berdasarkan data dari website milik Pemprov DKI, harga satuan pulpen tersebut mencapai Rp 105 ribu.
"Jadi kalau dilihat, harga satuannya Rp 105 ribu di website APBD. Ini saya tidak mengada-ada ya," ujarnya di ruang Fraksi PSI DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
3. Komputer Rp 132 Miliar
Anggaran yang tak masuk akal lainnya menurut William Aditya Sarana bersumber dari pengadaan komputer untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Total anggaran yang ditulis untuk membeli 7300 unit komputer sebesar Rp132 miliar.
Artinya satu unit komputer dihargai sekitar Rp 15 juta.
"Ada pengadaan komputer, di SMK negeri," ucap William Aditya Sarana.
"Dia membeli komputer dengan total harga, Rp 132 miliar,"
"Membeli 7300 unit, kalu dihitung satu unitnya itu R p15 juta," imbuhnya.
William Aditya Sarana mengaku heran dengan besaran anggaran yang diajukan demi membeli komputer tersebut.
Pasalnya menurut William Aditya Sarana komputer seharga Rp 5 sampai Rp 10 juta sudah cukup layak digunakan oleh anak sekolah.
"Komputer level apa yang dimau oleh Dinas Pendidikan sih?" tanya William Aditya Sarana heran.
"Komputer Rp5-10 juta cukup, Rp15 juta komputer yang seperti apa? imbuhnya.
• Gara-gara Anggaran Lem Aibon Bocor, Anies Baswedan Salahkan E-Budgeting Ahok, Padahal KPK Memuji
4. Buzzer Rp 5 Miliar
Sebelumnya, Dinas Pariwisata dan Kebudaaan DKI Jakarta mengusulkan anggaran sekitar Rp 5 miliar untuk penyelenggaraan aktivitas promosi pariwisata dan kebudayaan melalui media sosial.
Anggaran sebesar itu dibayarkan kepada lima buzzer atau influencer luar negeri yang memiliki pengikut (followers) terbanyak dengan masing-masing bayaran per orangnya sebesar Rp 1 miliar.
Berdasarkan data yang dilansir TribunJakarta.com dari Warta Kota, melalui KUA-PPAS 2020, dana yang dianggarkan sebesar Rp 5.008.691.930.
Lima orang influencer itu bertugas mempromosikan pariwisata dan kebudayaan melalui akun media sosial mereka.
Adapun lokasi promosi dan kebudayaan itu berlokasi di DKI Jakarta.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI mengkritisi usulan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta terkait dana Rp 5 miliar untuk influencer.
Anggota dewan bernama Eneng Malianasari alias Milli itu bakal meminta penjelasan dinas terkait dalam rapat bersama eksekutif pada Senin (28//10/2019).
“Saya sudah baca rincian komponen anggarannya beberapa waktu lalu dan memang menjadi salah satu catatan pribadi,” kata Milli pada Minggu (27/10/2019) malam.
Milli mengaku belum mendapat informasi mendetail dari dinas terkait.
Dia juga belum mengetahui sosok lima influencer yang akan direkrut dinas untuk membantu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan Ibu Kota.
• Transparansi Anggaran Diperkenalkan Jokowi-Ahok Disebut Gubernur Anies Baswedan Tidak Smart
5. TGUPP Rp 26 Miliar
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana menyoroti besaran anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang mencapai Rp 26 miliar.
Hal ini pun ia sampaikan di akun instagram pribadi miliknya (@willsarana) pada Rabu (2/10/2019) lalu.
"Saya ditugaskan di Komisi A (bidang pemerintahan), lalu saya sisir anggaran dan salah satu yang saya coba ingin bangun diskusi di publik adalah TGUPP," ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (3/10/2019).
Ia pun menyebut, anggaran ini meningkat sangat drastis, dimana pada awal pembentukannya, anggaran untuk TGUPP hanya sebesar Rp 1 miliar.
Dimana saat itu masih dijabat Jokowi lalu digantikan Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot
"Peningkatannya sangat tajam, kalau enggak salah targetnya 48 dokumen. Jadi kalau dihitung-hitung dengan anggaran itu, sekira Rp 500 juta per dokumen," ujarnya.
Lebih lanjut ia menerangkan, dana yang dikeluarkan untuk TGUPP ini sendiri merupakan sebuah pemborosan anggaran.
Pasalnya, banyaknya anggaran dan personel TGUPP tidak mencerminkan kinerja Gubernur.
"Kalau enggak salah 2016 itu Rp 1 miliar, sekarang mau ke Rp 26 miliar. Ini sangat pemborosan anggaran," kata William.
Terlebih, DPRD DKI Jakarta sendiri mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran TGUPP.
Pasalnya, TGUPP bukan merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Dilemanya di sini, sudah anggaran besar, hasilnya enggak ada. Kita enggak bisa mengawasi, akhirnya bisa jadi TGUPP jadi bagi-bagi kursi jabatan saja," tuturnya.
6. Anti Virus Rp 12 Miliar
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta juga menyoroti pembengkakan anggaran di mana di dalam KUA-PPAS pengadaan antivirus dan perangkat lunak dianggarkan Rp 12 miliar.
Sementara dalam APBD 2019, anggaran untuk pengadaan ini hanya Rp 200 juta.
"Sebenarnya dari 2016-2018 kita sewa, cuma Rp 100 (juta) -Rp 200 (juta) begitu. Sekarang mau beli sekitar Rp 12 miliar. Nanti pas rapat komisi kita perjelas Rp 12 miliar apa saja, kenapa harus beli daripada sewa," jelas Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019).
"Harus dipertanggungjawabkan sih. Karena kan kita mau menyelamatkan uang rakyat yang selama ini dianggap pemborosan," sambungnya.
William mengatakan secara logika pembengkakan anggaran yang mencapai 60 persen ini tak masuk akal.
Namun pihaknya harus memastikan lebih lanjut kenapa ada pembengkakan anggaran.
"Itu kan dinas, SKPD-nya pusat teknologi buat kependudukan. Kita harus memastikan dulu ke mereka, buat apa ini Rp 12 miliar? Apakah antivirus doang atau buat yang lain. Karena kalau saya sisir cepat saja enggak masuk akal sih," jelasnya. (TribunJakarta.com/WartaKota)
