Dua Pejabat Mundur, DPRD DKI Fraksi PSI Salahkan Anies Tak Mau Pasang Badan untuk Anak Buahnya
"Malah yang nggak transparan itu Pak Anies Baswedan, karena kontrol kebijakannya ada pada gubernur,” kata William
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Dijelaskan Gembong, seharusnya Anies tidak melimpahkan kesalahan-kesalahan dalam penyusanan anggaran ini kepada pihak lain.
Politisi senior ini menyebut, bila Anies mengetahui kesalahan dalam penganggaran, sebaiknya dicari solusinya.
"Ini kan membuat celah untuk konfrontasi dengan pihak lain. Kenapa tidak diperbaiki saja yang menjadi kekurangan, tidak menyalahkan orang lain," ujarnya.
"Kalau ini dilakukan pak Anies kan enggak tambah gaduh," tambahnya.
Terlebih, proses penganggaran sendiri sudah dilakukan sejak lama dan sebelum dibahas dengan anggota dewan telah dipresentasikan di depan sang Gubernur.
"Soal perencanaan ini kan bukan dilakukan sebulan-dua bulan. Sebelum mereka menyanpaikan ke DPRD pasti sudah dipresentasi kepada pimpinannya dulu," kata Gembong.
Seperti diketahui, draf usulan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 mendapat banyak sorotan publik.
Beberapa usulan anggaran yang dianggap janggal pun satu per satu mulai terkuak, seperti pengadaan lem aibon senilai Rp 83,8 miliar, pengadaan balpoin senilai Rp 123,8 miliar, hingga kenaikan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang sempat melonjak hingga Rp 26 miliar.
Buntut dari kisruh anggaran DKI Jakarta ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan pun memutuskan melepas jabatannya.
"Bapak ibu sekalian, seperti kita ketahui situasi dan kondisi saat ini yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," ucapnya, Jumat (1/11/2019).
Dengan pengunduran dirinya ini, Mahendra berharap penggantinya bisa meningkatkan kinerja Bappeda kedepannya.
"Harapan saya agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan lagi," tuturnya.
Tak hanya Mahendra, Kepala Dinas Disparbud DKI Jakarta Edy Junaidi sudah terlebih dahulu mengundurkan diri.
Edy Junaidi sendiri sempat menjadi sorotan setelah anggaran Rp 5 miliar untuk influenser terkuak.
