Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang dilema.

Alasannya lebar sungai di Jakarta makin sempit karena terokupasi rumah penduduk.

Di sisi lain, Anies Baswedan terbelenggu dengan jargon janji kampanye menata tanpa penggusuran.

Baca: Daftar Korban Jiwa Banjir Jabodetabek, Terbanyak di Kabupaten Bogor, Termasuk Anak Usia 5 Tahun

"Semua kali menyempit karena ada okupasi dari masyarakat. Kan kali perlu dilebarkan supaya daya tampung lebih banyak. Tapi karena janji kampanye pak Anies tidak ada penggusuran, maka dia terbelenggu oleh janji itu," ungkap Gembong Warsono kepada Tribunnews.com, Jumat (3/1/2020).

Karena terbelenggu dengan janjinya sendiri, Anies Baswedan menurutnya hanya tertegun tanpa tindakan.

Baca: Berbeda Pendapat dengan Anies Baswedan, Basuki Hadimuljono: Saya Tidak Dididik untuk Berdebat

Menurutnya, pelebaran sungai mau tidak mau harus dilakukan jika ingin Jakarta bebas banjir.

Sebab kata dia, salah satu masalah utama Jakarta kebanjiran karena upaya-upaya ilegal warga yang mengokupasi tanah di bantaran sungai.

Baca: Ahok dan Anies Sama-sama Alami Banjir saat Menjabat Gubernur, Ini Data Banjir Jakarta Lima Tahun Ini

Upaya-upaya itu membuat lebar sungai tak kunjung bertambah.

"Karena terbelenggu, dua tahun nggak ngapa-ngapain. Problemnya di situ. Yang pasti, perlu kita ingatkan kepada pak Anies, bahwa seluruh kali yang ada di Provinsi DKI Jakarta itu tidak ada satupun yang tambah lebar," kata Gembong.

Petisi pencopotan Anies Baswedan

Petisi pencopotan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta kembali viral di tengah bencana banjir yang melanda ibu kota.

Padahal petisi pada laman change.org itu dibuat sejak satu tahun lalu.

Lama tak terpantau, kini petisi itu sudah ditandatangani 204.346 terhitung pukul 18.38 WIB dan terus meningkat.

Menanggapi fenomena ini, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menyebut jumlah tanda tangan pada petisi adalah cermin aspirasi nyata masyarakat yang perlu dihargai.

Baca: Menteri PUPR Basuki Hadimuljono: Mau Naturalisasi atau Normalisasi, Ya Kerjakan Jangan Tidak

Sebab kata dia, mereka tidak terafiliasi dengan kepentingan politik mana pun.

Melainkan murni dampak dari kenyamanan masyarakat terganggu karena banjir yang mengepung ibu kota beberapa hari kemarin.

"Itu kan aspirasi, aspirasi dari masyarakat yang terlepas dari kepentingan politik. Ini aspirasi yang sama sekali tidak ditunggangi oleh kepentingan politik, semata-mata hanya kepentingan mereka yang kenyamanannya terganggu. Saya kira kita hargai sikap itu," kata Gembong Warsono kepada Tribunnews.com, Jumat (3/1/2020).

Baca: Hatinya Bergejolak Lihat Nasib Korban Banjir, Dokter Muda Ini Lakukan Aksi Nyata Ketimbang Nyinyir

Bahkan katanya, aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam petisi perlu direspons Anies Baswedan selaku pihak tertuduh.

Apalagi pertimbangan fraksi PDIP, program kerja mantan Mendikbud itu tidak berfokus pada pengentasan masalah banjir.

Padahal banjir jadi persoalan paling dasar di Jakarta.

"Selama ini kan memang pak Anies tidak fokus soal banjir. Sejak awal selalu kita katakan kalau banjir bisa kita antisipasi. Bisa kita minimalisir," ujarnya.

"Itu sikap masyarakat yang secara bijak perlu direspons oleh gubernur," ungkapnya.

Baca: Blak-blakan Tolak Pendapat Menteri PUPR, Pakar Hidrodinamika Justru Dukung Kebijakan Anies Baswedan

Diketahui petisi permintaan pencopotan Anies dari jabatannya pertama kali diiniasiasi oleh Opini Kamu sejak tahun lalu dan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dalam keterangannya, akun Opini Kamu menulis, kondisi DKI Jakarta semakin memburuk setelah era kepemimpinan Anies Baswedan.

Anies, tulis akun tersebut, dirasa gagal memimpin Jakarta.

Baca: Saat Anies Baswedan Bantah Pendapat Presiden Jokowi Soal Sampah jadi Penyebab Banjir Jakarta

Sebut saja APBD DKI Jakarta pada 2018 yang membengkak termasuk gaji anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang mencapai puluhan juta per orang.

Opini Kamu juga menyinggung soal banjir yang kembali muncul, PKL yang berada di badan trotoar, sampah menumpuk, hingga diskotik yang ditutup buka kembali.

"Sudah saatnya Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri memanggil dan MENCOPOT Anies Baswedan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta! Jangan ditunda lagi!" tulis petisi tersebut.