TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banjir yang terjadi di Jakarta sebenarnya dapat dihindari, begitu pula dampak yang ditimbulkan bisa diminimalisir jika Pemprov DKI Jakarta dapat merealisasikan program penanggulangan banjir Jakarta.

"Hal ini menjadi renungan kita bersama bahwa janji kampanye terkait banjir di Jakarta bukanlah janji yang mudah untuk dipenuhi. Hal ini juga harus disertai dengan solusi yang realistis dan terukur," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, kepada wartawan, Minggu (5/1/2020).

Menurut Gembong selama dua tahun ini, belum ada eksekusi program penanggulangan banjir yang kongkrit dari Gubernur Anies. Ia menilai program normalisasi seakan hanya menjadi narasi tanpa ada eksekusi yang nyata hingga saat ini.

"Pak Gubernur harus benar-benar mengerti masalah banjir di Jakarta, perlu ada pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien bukan hanya sekedar enak dipandang, Fraksi PDI Perjuangan merasa bahwa program yang dilakukan selama ini hanya fokus kemasalah estetika tanpa memikirkan fungsi dan manfaat," sambungnya.

Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar seluruh jajaran eksekutif Pemprov DKI Jakarta benar-benar serius dalam menyelesaikan permasalahan banjir yang seharusnya sudah dirampungnkan selama dua tahun ini.

"Perlu adaptasi penerapan sistem penanganan banjir seperti masa Pemprov DKI Jakarta tahun 2016 silam yang dinilai efektif, dimana jumlah titik rawan banjir turun dari 480 titik menjadi 80 titik, hanya dalam waktu penanganan selama satu tahun," ucapnya.

Sementara itu, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga menilai, dalam upaya pengendalian banjir, pemerintah pusat sebenarnya telah bekerja sama dengan Pemprov DKI sejak era Gubernur Fauzi Bowo, yaitu melalui program normalisasi sungai. Namun, program itu terhenti sejak 2017.

Padahal, seharusnya, program yang menyasar empat sungai yakni Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke, dan Sungai Sunter itu ditargetkan selesai pada 2022. "Namun kini penataan sungai terhenti."