Gembong Warsono menyebut jumlah tanda tangan pada petisi adalah cermin aspirasi nyata masyarakat yang perlu dihargai.

Baca: Malam Minggu Anies Baswedan, Tinjau Warga Terdampak Banjir di Kampung Pulo

Sebab kata dia, penandatangan petisi tersebut tidak terafiliasi dengan kepentingan politik mana pun.

Melainkan murni dampak dari kenyamanan masyarakat terganggu karena banjir yang mengepung ibu kota beberapa hari kemarin.

"Itu kan aspirasi, aspirasi dari masyarakat yang terlepas dari kepentingan politik. Ini aspirasi yang sama sekali tidak ditunggangi oleh kepentingan politik, semata-mata hanya kepentingan mereka yang kenyamanannya terganggu," kata Gembong Warsono, Jumat (3/1/2020) dilansir Tribunnews.

Gembong Warsono juga mengungkapkan pihaknya menghargai sikap masyarakat.

"Saya kira kita hargai sikap itu," ungkapnya.

Baca: Anies Pastikan Sekolah Terdampak Banjir Bisa Lakukan Kegiatan Belajar-Mengajar

Bahkan katanya, aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam petisi perlu direspons Anies Baswedan selaku pihak tertuduh.

Apalagi pertimbangan fraksi PDIP, program kerja mantan Mendikbud itu tidak berfokus pada pengentasan masalah banjir.

Padahal banjir jadi persoalan paling dasar di Jakarta.

"Selama ini kan memang Pak Anies tidak fokus soal banjir. Sejak awal selalu kita katakan kalau banjir bisa kita antisipasi. Bisa kita minimalisir," ujarnya.

"Itu sikap masyarakat yang secara bijak perlu direspons oleh Gubernur," ungkapnya.

Baca: Anies Baswedan & Menteri Basuki Beda Opini Soal Banjir, Pensiunan Jenderal: Jangan Ditubruk-tubrukan

Sebab Banjir Menurut Anies

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut penyebab banjir bervariasi dan tidak bisa disamakan di seluruh daerah.

Dilansir Kompas.com, Anies Baswedan menyebut banjir terjadi di daerah-daerah yang diprediksi diguyur hujan berintensitas tinggi.