TRIBUNNEWS.COM - Banjir yang melanda sebagian besar wilayah Jakarta dan sekitarnya di awal tahun 2020 memicu respons kritis DPRD DKI Jakarta terhadap Gubernur Anies Baswedan.

Terlebih, Anies Baswedan menuai banyak kritikan di masyarakat.

Bahkan, petisi pencopotan Anies Baswedan pun kembali ramai dan ditandatangani ratusan ribu orang.

DPRD DKI Jakarta pun menampakkan sikap kritis di tengah penangan banjir di Jakarta.

Jangan Lupa Janji Kampanye

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Anies Baswedan tak lupa akan janji kampanyenya untuk mengatasi banjir di Jakarta.

Prasetio Edi meminta Anies mengedepankan kesejahteraan.

Satu di antara caranya adalah dengan tidak adanya banjir yang dirasakan masyarakat Jakarta.

"Bukan masalah melupakan janji kampanye. Kita pikirkan bagaimana kesejahteraan masyarakat," ucap Prasetio Edi, Jumat (3/1/2020) dilansir Kompas.com.

Prasetio Edi meminta Anies Baswedan mampu berkoordinasi dengan baik bersama jajarannya.

Terutama, untuk program pengendalian banjir.

"Saya imbau Pak Gub lebih concern ke SKPD-nya. Pak Gub itu dipilih oleh rakyat, saya ketua DPRD dipilih oleh rakyat. Pak Gub punya anak buah namanya ASN, tolong itu dipersiapkan," kata dia.

Ia mengingatkan agar Anies Baswedan dan jajarannya di Pemprov DKI tidak meninggalkan lapangan.

"Jangan semua asyik-asyik sendiri, akhirnya lapangannya berantakan. Kalau dia touch ke bawah sih enggak masalah," lanjutnya.

Namun Prasetio Edi enggan membandingkan pengendalian banjir antara Anies Baswedan dengan gubernur-gubernur sebelumnya.

"Saya enggak ngomong gitulah. Saya enggak mau ambil perdebatan. Tapi ini sekarang terjadi. Enggak komentar dah, rasain dah," ujar Prasetio Edi.

Tantang Anies Gelar Apel Siaga

Sementara itu yang terbaru, Prasetio Edi menantang Gubernur Anies Baswedan menggelar apel kesiagaan banjir di Monas, Jakarta Pusat dalam waktu dekat.

Prasetio Edi juga meminta Anies Baswedan memperlihatkan peralatan yang dimiliki Pemprov DKI untuk menghadapi cuaca ekstrem.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD DKI agar masyarakat mengetahui kesiapan Pemprov DKI.

"Cobalah kita apel siagakan, semua alat yang pernah kita beli yang ada di Jakarta. Kita perlihatkan, kemana barang-barang yang kita punya," ujar Prasetio Edi di kantornya pada Senin (6/1/2020) dilansir Warta Kota.

Sebelumnya, Prasetio Edi mendapati tidak berfungsinya alat penyedot air saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kelurahan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2020) lalu.

Padahal alat tersebut, menurut Prasetio Edi, baru dibeli pada bulan November 2019.

"Contoh kecil adalah aki, pembeliannya bulan November 2019 buat penyedot (pompa) air. Ternyata nggak berfungsi, nah hal-hal ini kan kalau kita siap saya rasa bisa ditanggulangi," katanya.

Lebih lanjut, Prasetio Edi juga menyoroti kemampuan petugas operator pintu air maupun pompa air di wilayah Gunung Sahari.

Prasetio Edi mengungkapkan, pintu air di lokasi tersebut dibuka dari berbagai wilayah, sehingga Gunung Sahari terendam air.

Prasetio Edi juga meminta Gubernur Anies Baswedan untuk lebih memberikan perhatian di lapangan dibandingkan di kantor.

“Saya minta kepada eksekutif turunlah ke lapangan, karena permasalahan bukan ada di kantor tapi ada di lapangan,” jelasnya.

Petisi Copot Anies

Sementara itu petisi online pencopotan Anies Baswedan dari jabatan Gubernur DKI Jakarta kembali mencuat.

Hingga berita ini ditulis, petisi tersebut telah ditandatangani lebih dari 220 ribu orang.

Petisi ini ditujukan kepada Presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Petisi tersebut dicanangkan oleh akun 'Opini Kamu'.

Tertulis dalam petisi tersebut, Anies Baswedan dianggap gagal dalam pengambilan berbagai macam arah kebijakan dan keputusan.

Berikut isi petisi tersebut :

"Kegagalan demi kegagalan disertai kejanggalan telah membuat DKI Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia semakin terpuruk di bawah kepemimpinan Saudara Anies Baswedan.

Mulai membengkaknya APBD DKI Jakarta 2018, gaji TGUPP yang tembus 70-an orang dengan biaya gaji puluhan juta rupiah per kepala per orang, banjir muncul kembali, diskotik yang ditutup buka kembali, sampah menumpuk di mana-mana,

pohon plastik, PKL yang merajalela mengambil badan trotoar, naiknya NJOP, susahnya mendapat layanan publik dan kesehatan, rusunawa yang tidak terurus, trotoar Senayan yang tidak kunjung selesai,

tiang bendera peserta ASIAN GAMES 2018 yang hanya ditopang bambu kecil yang dibelah, bongkar pasang jalur sepeda dan trotoar, pencantuman anggaran aneh bernilai miliaran di APBD 2020

dan terakhir karena ketidakbecusannya, banjir besar akhirnya melanda di hampir seluruh wilayah DKI Jakarta pada 1 Januari 2020 yang menyebabkan kerugian material dan korban meninggal.

Sudah saatnya Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri memanggil dan MENCOPOT Anies Baswedan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta! Jangan ditunda lagi!"

Tanggapan DPRD DKI Jakarta

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, memberikan komentarnya terhadap petisi ini.

Gembong Warsono menyebut jumlah tanda tangan pada petisi adalah cermin aspirasi nyata masyarakat yang perlu dihargai.

Sebab kata dia, penandatangan petisi tersebut tidak terafiliasi dengan kepentingan politik mana pun.

Melainkan murni dampak dari kenyamanan masyarakat terganggu karena banjir yang mengepung ibu kota beberapa hari kemarin.

"Itu kan aspirasi, aspirasi dari masyarakat yang terlepas dari kepentingan politik. Ini aspirasi yang sama sekali tidak ditunggangi oleh kepentingan politik, semata-mata hanya kepentingan mereka yang kenyamanannya terganggu," kata Gembong Warsono, Jumat (3/1/2020) dilansir Tribunnews.

Gembong Warsono juga mengungkapkan pihaknya menghargai sikap masyarakat.

"Saya kira kita hargai sikap itu," ungkapnya.

Bahkan katanya, aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam petisi perlu direspons Anies Baswedan selaku pihak tertuduh.

Apalagi pertimbangan fraksi PDIP, program kerja mantan Mendikbud itu tidak berfokus pada pengentasan masalah banjir.

Padahal banjir jadi persoalan paling dasar di Jakarta.

"Selama ini kan memang pak Anies tidak fokus soal banjir. Sejak awal selalu kita katakan kalau banjir bisa kita antisipasi. Bisa kita minimalisir," ujarnya.

"Itu sikap masyarakat yang secara bijak perlu direspons oleh gubernur," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Wahyu Gilang Putranto/Danang Triatmojo) (Kompas.com/Ryana Aryadita Umasugi) (Wartakotalive/Fitriyandi Al Fajri)