TRIBUNNEWS.COM - Banjir awal tahun 2020 yang menerjang Jakarta membuat sejumlah warga ibu kota menyerang Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Penyerangan tersebut dilakukan sejumlah orang melalui media sosial.

Menyikapi ini, Jubir PA 212, Haikal Hassan melihat masih ada dendam dari Pemilihan Presiden (Pilpres) yang lalu.

Pernyataan Haikal disampaikan dalam program acara Dua Sisi yang diunggah di kanal YouTube Talk Show tvOne, Jumat (10/1/2020).

Sebelumnya, Haikal mempertanyakan terkait penyerangan Anies ini. 

Mengingat banjir awal tahun ini tidak hanya menerjang wilayah ibu kota saja.

"Ada 34 gubernur di Indonesia, dan yang mengalami banjir bukan Pak Anies doang, ada daerah lain yang terkena banjir," ujar Haikal.

"Tapi penyerangan itu secara masif hanya satu, yaitu kepada Pak Anies," imbuhnya.

Haikal juga menyinggung terkait gugatan yang dilayangkan oleh warga Jakarta kepada mantan Mendikbud ini.

Ia menilai ada upaya assassination (pembunuhan karakter) yang terjadi saat ini.

"Bahkan ada angket untuk beliau untuk mundur, dan ada usulan untuk segera di lakukan class action yang meminta beliau bertanggug jawab dengan jumlah yang fantastis, triliunan," kata Haikal.

"Ada sebuah karakter assassination yang terjadi di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Hal ini didasari dari hasil penulusaran di media sosial terkait orang-orang yang menyerang Anies terkait banjir Jakarta ini.

Data yang ia temukan adalah pihak yang menyerukan agar Anies mundur dari jabatannya bukanlah berasal dari Jakarta.

"Saya mengumpulkan data siapa sih yang mendukung pencopotan beliau, ternyata bukan orang Jakarta. Lho apa hubungannya?" tegasnya.

"Di sosial media Twitter, Instagram, dari Malang, Kediri, Jember, semuanya itu menyerang dengan satu bahasa yang sama dan kompak," imbuhnya.

"Ini Ada apa? maka kesimpulan secara politis itu tepat, karakter Assassination itu tepat," jelasya.

Melihat hal ini, Haikal pun menilai bahwa ada dendam Pilpres yang belum usai.

"Kenapa hanya Anies yang diserang, dan serangannya dari seluruh Indonesia?" ujarnya.

"Maka kesimpulan sekarang ini ada hubungannya dengan dendam Pilpres yang lalu," tegasnya.

Pernyataan ini pun memancing reaksi dari pembawa acara 'Dua Sisi', Tysa Novenny.

Tysa bertanya terkait adakah kemungkinan penyerangan terhadap Anies ini dengan Pilpres 2024 yang akan datang.

"Untuk yang kedepan (Pilpres 2024) apakah ada hubungannya juga?" tanya Tysa.

Haikal menuturkan hal itu belum dapat dipastikan, karena selama ini belum ada pernyataan Anies terkait Pilpres 2024.

Ia menyebut saat ini Anies tengah fokus memperbaiki ibu kota.

"Tidak ada statemen apapun dari Pak Anies, dari siapapun untuk maju ke (Pilpres) 2024," kata Haikal.

"Pak Anies pun belum kepikiran ke sana, dia lagi fokus benahi Jakarta dan hasilnya dilihat dan dirasakan oleh semua warga (Jakarta)," imbuhnya.

Haikal menyebut sesungguhnya warga Jakarta puas dengan kinerja Gubernur DKI Jakarta saat ini.

Bahkan hal ini juga disampaikan oleh warga Jakarta melalui akun media sosial.

"Saya turun lho mba, dari seluruh pesisir Condet, mulai Pasar Minggu, Condet, Celilitan, Kalibata, Kampung Melayu saya terjun kesana," jelasnya.

"Respon masyarakat mengatakan, ini musibah. Belum ada banjir sebesar ini, semua berkata demikian," imbuhnya.

"Saya akan mengumpulkan data kalau umpama diperlukan, sebagian sudah saya rekam di Instagram, Twitter di Facebook, semua menyatakan respon ini sangat baik," kata Haikal.

Anies Baswedan di gugat karena Banjir Jakarta

Gugatan ini dilakukan oleh sejumlah warga ibu kota melalui Tim Advokasi Korban Banjir Jakarta.

Menurut Anggota Tim Advokasi Korban Banjir Jakarta, Azas Tigor Nainggolan gugatan ini dilakukan karena Pemerintah dan Gubernur DKI Jakarta dinilai tidak bekerjasecara baik dalam melindungi warganya.

Azas juga menyebut, setiap orang berhak mengajukan gugatan termasuk kepada Pemprov DKI Jakarta.

Pernyataan ini ia sampaikan dalam program 'Primetime News' yang diunggal kanal YouTube metrotvnews, Jumat  (10/1/2020).

"Mereka sebagai warga Jakarta memiliki hak mendapatkan perlindungan, pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerahnya," ujar Azas.

"Dalam kondisi banjir ini, pemerintah daerah dan gubernurnya tidak bekerja dengan baik," imbuhnya.

Hal ini dilihat dari bagaimana Pemprov DKI dalam mengatasi banjir yang menerjang Jakarta pada awal tahun ini.

Di mana saat hendak terjadi banjir, sistem peringatan dini dan emergency response dari Pemprov DKI dinilai tidak berjalan.

"Kita lihat tidak ada informasi yang didapat dari masyarakat kalau mau terjadi banjir," ujarnya.

"Tadi dikatakan air datang dari hulu, dan air tersebut butuh 8 jam sampai Jakarta," imbuhnya.

"Kan ada waktu untuk persiapan, harusnya ada early warning system disitu," tegasnya.

Azas juga melihat bahwa dari mulai banjir menerjang ibu kota hingga kini, tidak terlihat aksi Pemprov DKI dalam membantu warganya. (Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)