TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah pengacara yang tergabung dalam Advokat Peduli Perdamaian melaporkan adanya dugaan makar terhadap Presiden Joko Widodo saat aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Pelapor mengaku memiliki bukti berupa video yang mengindikasikan dugaan makar.

Laporan tersebut ditujukan kepada seorang perempuan yang mengikuti aksi di depan balai kota.

Meski belum mengetahui nama dari terlapor, Advokat Peduli Perdamaian, Suhadi mengaku telah menelusuri akun media sosial milik terlapor.

"Yang kita laporkan untuk sementara kita nggak kenal namanya," terang Suhadi, dikutip Tribunnews dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Jumat (17/1/2020).

"Tapi di sini ada perempuan yang tergambar, sudah terpotret dengan baik, ini yang akan kita laporkan," terangnya.

Suhadi juga menyebut bahwa laporannya itu telah diterima oleh penyidik.

Sebelum melakukan laporan, Suhadi mengungkapkan pihaknya telah mengadakan pelacakan lebih dulu.

"Berkaitan dengan masalah akun ini kita juga nggak bisa sembarangan ya dalam hal membuat laporan seperti ini."

Tak hanya itu, Suhadi menuturkan, pihaknya juga minta bantuan dari orang-orang yang ahli dalam persoalan ini.

"Kita juga melakukan (pelacakan) bukan hanya dengan satu orang tapi juga dari beberapa orang ternyata hasilnya sama."

"Keluar nama, foto dan kemudian keluar akun bernama ini," jelasnya.

Lantaran hal itu, pihaknya lantas mantap dengan dokumen yang mereka peroleh.

"Terus itu kemudian kita mantapkan dengan dokumen yang ada, kita cocokkan juga ternyata sama, sehingga kita berkesimpulan bahwa inilah orangnya, gitu," jelasnya.

Untuk itu, pihaknya lantas yakin untuk membuat laporan ke pihak kepolisian.

Suhadi juga menegaskan, pihaknya sudah memiliki barang bukti berupa video dan pamflet kardus yang berisi tulisan yang dianggap sebagai dugaan makar.

"Video dan gambar-gambar seperti pamflet yang terbuat dari kardus dan di situ ada tulisan."

"Kemudian juga ada video dimana orang tersebut juga berbicara di video itu yang mengatakan sama seperti yang ada di tulisan itu," papar Suhadi.

Bahkan, Suhadi mengklaim polisi sudah mempunyai video yang sama dengan yang ia miliki.

"Asli, bahwa tadi polisi juga mengakui bahwa ini sudah viral dan mereka juga memiliki video yang sama," ungkap Suhadi.

Oleh sebab itu, Suhadi yakin bahwa alat bukti yang ia ajukan sangat valid keberadaannya.

"Sehingga saya sudah tidak meragukan lagi, bahwa ini sangat valid keberadaan alat bukti yang kami ajukan itu," tegas Suhadi.

Dalam telewicaranya dengan KompasTV, Suhadi lantas mengklarifikasi dan menyebutkan inisial dari perempuan yang ia laporkan.

"Tadi saya juga sudah nanya, saya klarifikasi aja, polisi mengizinkan saya untuk memberitahu inisial."

"Inisialnya AHS, dari akun facebook, dia seorang guru di daerah Pilangan Jakarta Timur," kata Suhadi.

Suhadi juga menegaskan, bahwa laporan tersebut tidak ditujukan hanya untuk satu orang.

"Ini laporan bukan hanya satu orang ini, itu tadi yang kita gambarkan ada tiga orang."

"Tapi yang lain saya nggak perlu sebutkanlah karena saya pikir nggak terlalu penting sekali," ungkapnya.

Suhadi menuturkan, tujuan dari pelaporan ini adalah untuk menunjukkan, bahwa pemilihan presiden sudah selesai.

Simbol-simbol negara tidak boleh lagi dibawa-bawa dalam aksi seperti unjuk rasa yang digelar di Balai Kota lalu.

"Siapapun, kita akan laporkan karena presiden terpilih itu adalah milik bangsa Indonesia, bukan milik lo, bukan milik siapa, bukan. Tapi milik bangsa Indonesia," tegas Suhadi.

Aksi Demo di Balai Kota

Ratusan masyarakat dari berbagai elemen melakukan unjuk rasa untuk meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mundur dari jabatannya.

Satu di antara yang ikut demonstrasi adalah politisi PDI Perjuangan, Dewi Tanjung.

"Tuntutan kita minta pertanggungjawaban kinerja Bapak Gubernur Anies Baswedan."

"Juga ada tuntutan kita Anies Baswedan mundur," ujar Dewi Tanjung dalam kegiatan aksi unjuk rasa di area Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).

Mengutip Kompas.com, para demonstran yang mengatasnamakan sebagai massa pro dan kontra terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berkumpul di Balai Kota DKI Jakarta.

Ada dua kubu yang berunjuk rasa, mereka menyampaikan tuntutan berbeda terkait kebijakan Anies Baswedan dalam menghadapi banjir di Jakarta.

Kubu yang kontra diperkirakan berjumlah 200 orang.

Mereka mendesak agar Anies Baswedan mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Mereka memprotes dan menilai kebijakan Anies Baswedan tidak efektif dalam menghadapi banjir.

Sementara kubu yang pro terhadap Anies Baswedan diperkirakan berjumlah 250 orang.

Mereka membela Anies Baswedan karena menilai bencana banjir telah terjadi sejak dahulu di Jakarta.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri) (Kompas.com/Rindi Nuris Velarosdela)